SAMARINDA - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina dalam rangka membahas tentang fenomena kendaraan mogok dan “brebet” usai mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Rapat yang berlangsung di Gedung E, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda tersebut dihadiri oleh kepolisian, Dinas ESDM, Dinas PPKUKM, serta perwakilan masyarakat, termasuk ojek online dan mekanik bengkel.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle menegaskan jika pertamina harus bertanggung jawab atas fenomena yang terjadi di masyarakat. Bahkan apabila terjadi pembiaran maka DPRD Kaltim secara tegas akan meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pertamina.
“Harus tanggung jawab, jangan dibiarkan seperti itu dan jangan membela diri kalau, kasus ini tidak hanya satu dua orang tapi puluhan bahkan ratusan kendaraan, jika dibiarkan kami akan mintq KPK periksa Pertamina,” tegasnya.
Sabaruddin menilai jika semenjak fenomena ini muncul Pertamina sibuk melakukan pembelaan diri meskipun masalah ini sudah dirasakan banyak pihak. Maka dari itu, Sabaruddin meminta kepada Pertamina untuk memberikan output yang jelas guna memecahkan masalah ini.
Di sisi lain, Perwakilan Pertamina yang hadir, mengatakan bahwa sejauh yang mereka analisa, BBM yang mereka jual sudah sesuai standar. Baik dari hulu dan hilir semua melalui pengecekan dan dinyatakan tidak bermasalah.
“Semua tahapan pengetesan telah memenuhi spesifikasi dan standar internasional. Kita tidak berani juga memasarkan produk yang tidak sesuai spesifikasi,” jelas Eko Hermanto dari PT Pertamina Patra Niaga.
Meski menjelaskan hal tersebut, Abdul Giaz, Anggota Komisi II DPRD Kaltim merasa heran. Sebab jika memang sesuai dengan spesifikasi mengapa malah marak terjadi kendaraan yang brebet.
“Harusnya kalau sesuai tidak ada lagi kendaraan yang brebet,” terangnya.
Ditambah, ia juga telah melakukan eksperimen kepada tiga sepeda motor dengan tiga jenis berbeda untuk menguji BBM SPBU. Ternyata dari tes itu, kesemua sepeda motor mengalami brebet dan harus diperbaiki.
“Dari situ clear (jelas) BBM yang bermasalah, juga Pertamina yang bermasalah,” tegasnya.
Bahkan ia membawa sampel BBM dari bengkel tersebut dan membandingkannya dengan sampel yang dibawa pihak Pertamina. Dari kesaksiannya, dari baunya saja sudah berbeda.
Tidak berhenti di Abdul Giaz, M. Husni Fahruddin selaku Sekretaris Komisi II mengatakan sulit bagi masyarakat untuk tidak mencurigai pihak Pertamina, apalagi beberapa waktu lalu Pertamina terjerat kasus korupsi Rp900-an triliun. (Adv/Fiq/Le).
Posting Komentar