Teks foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi (istimewa).
SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim diminta untuk meninjau kembali aturan pembatasan usia dalam program Gratispol pendidikan gratis untuk jenjang S2 dan S3.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlia Pattalongi menyebutkan jika program Gratispol ini merupakan salah satu program unggulan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang dikenal dengan sebutan Gatispol.
“Karena ini baru tahun pertama, tentu ada sisi di mana kita bisa memahami bahwa pemerintah provinsi harus menghitung dan menyesuaikan secara ketat program-program yang berjalan dan membutuhkan anggaran lanjutan,” ujarnya.
Pembatasan usia yang tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut dinilai perlu dievaluasi ulang agar akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi masyarakat yang ingin melanjutkan studi pascasarjana.
“Kalau Pergub ini terlalu membatasi usia, kami berharap ada pelonggaran di tahun kedua, khususnya untuk program S2 dan S3. Tahun pertama ini mungkin masih masa transisi, jadi kita maklumi. Tapi ke depan harus ada koreksi,” jelasnya.
Ia menyoroti posisi Gubernur Rudy Mas’ud yang tengah berada dalam dilema antara melanjutkan program-program warisan pemerintahan sebelumnya dan merealisasikan janji-janji politik semasa kampanye. Terlebih, pemerintah baru punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan program yang sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tapi program baru juga harus berjalan. Persoalannya ada di keterbatasan dana,” ungkapnya.
Darlis menekankan pentingnya keseimbangan antara kesinambungan program dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
“Mudah-mudahan tahun kedua Pak Rudy bisa lebih mengendalikan arah program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan alokasi anggaran untuk pendidikan bisa ditingkatkan. Dengan begitu, harapan kita batas usia penerima beasiswa bisa diperluas,” tutupnya. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar