Foto: Sekda Kukar Sunggono (Ist).
Tenggarong, Prediksi.co.id– Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, mengungkapkan adanya hambatan teknis terkait penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang disarankan oleh pemerintah pusat. Menurut Sunggono, sistem ini menghadapi berbagai kendala yang memperlambat proses realisasi anggaran, terutama di Kukar, akibat terbatasnya akses dan waktu operasional yang tidak fleksibel.
Sunggono menjelaskan bahwa SIPD di Kukar hanya dapat diakses dengan optimal pada jam 23.00 hingga 05.00 pagi, waktu yang sangat tidak efisien bagi aktivitas pemerintah daerah. Hal ini menghambat proses penginputan data yang menjadi kendala dalam pencapaian target anggaran.
“Kami telah mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri untuk meminta solusi terbaik atas permasalahan ini,” katanya, Jumat (29/11/2024).
Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Kukar telah menyiapkan sistem pendamping yang diharapkan bisa membantu proses penginputan data agar lebih efektif dan efisien. Rencana ini diharapkan dapat berjalan pada awal Desember 2024, guna memastikan proses serapan anggaran berjalan lancar.
“Jika langkah ini tidak diambil, kami berisiko mengalami kesulitan besar, seperti yang terjadi tahun lalu ketika kami harus menerbitkan 1.000 SP2D dalam sehari,” terang Sunggono.
Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di akhir tahun, Tim Pengelola Anggaran Satuan (TPAS) telah membuat daftar kegiatan prioritas yang akan diselesaikan, dengan melibatkan koordinasi ketat bersama kepala OPD. Fokus utama adalah memastikan bahwa program-program strategis dapat terlaksana sesuai dengan target.
“Kami meminta seluruh kepala OPD untuk fokus dalam menyelesaikan target anggaran sesuai dengan rencana yang telah disusun,” tambahnya.
Sunggono berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih dalam mendukung implementasi SIPD, khususnya di daerah-daerah yang masih menghadapi kendala infrastruktur seperti di Kukar. “Kendala teknis ini berdampak tidak hanya pada pencapaian anggaran, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik secara keseluruhan,” pungkasnya.
Posting Komentar