Teks foto : Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. (Foto: Ist)
SAMARINDA - Setelah kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di kawasan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan momen yang harus disambut baik oleh Kota Balikpapan. Mengingat saat ini statusnya yang menjadi pintu gerbang utama menuju daerah pusat pemerintahan.
Menyambut hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim. Sabaruddin Panrecalle mengatakan bahwa Kota Balikpapan harus mempersiapkan sebagai daerah penyangga utama. Namun tentu membutuhkan sinergi yang lebih erat antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
“Balikpapan harus siap sebagai pintu gerbang IKN. Namun, untuk mewujudkannya, kita tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan anggaran dari pusat, terutama untuk pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas,” ujarnya.
Sabaruddin, yang akrab disapa, menyebut bahwa Balikpapan bersama Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara diharapkan mampu menjadi wilayah penyangga yang terintegrasi, mirip dengan peran Jabodetabek bagi Jakarta.
“Peran strategis ini membutuhkan persiapan menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan layanan transportasi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi Balikpapan, seperti kepadatan penduduk yang terus meningkat, yang berdampak langsung pada kemacetan lalu lintas. Menurutnya, pelebaran jalan dan pembangunan jalur alternatif harus segera direalisasikan untuk mengatasi masalah ini.
“Kemacetan di Balikpapan tidak cukup diatasi dengan rekayasa lalu lintas saja. Pelebaran jalan atau jalur alternatif harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Proyek pembangunan jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan kawasan IKN menjadi salah satu prioritas utama. Namun, dampaknya terhadap jalan-jalan lokal di Balikpapan juga perlu mendapat perhatian serius.
“Pembangunan jalan tol membawa dampak signifikan pada kondisi jalan di sekitar Balikpapan. Pemerintah pusat harus memastikan pembangunan ini berjalan beriringan dengan peningkatan infrastruktur lokal,” sebutnya.
Sabaruddin juga menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat. Ia menyatakan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak cukup untuk mendukung kebutuhan pembangunan Balikpapan sebagai gerbang utama menuju IKN.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pemerintah pusat harus lebih aktif dalam mendukung kebutuhan pembangunan di Balikpapan,” katanya.
Dalam masa transisi menuju operasional penuh IKN, kabupaten/kota di sekitar kawasan inti, termasuk Balikpapan, memiliki peran besar dalam memastikan konektivitas yang baik dengan pusat pemerintahan baru. Peningkatan infrastruktur menjadi kunci utama untuk mencapai visi ini.
“Balikpapan adalah gerbang utama menuju IKN. Kita harus memastikan segala aspek sudah siap, baik dari segi jalan, layanan transportasi, hingga fasilitas publik. Namun, untuk semua ini, kita butuh kolaborasi kuat dengan pemerintah pusat,” pungkas Sabaruddin. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar