Teks foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud berjabat tangan dengan Kepala Otorita IKN (Foto: Ist)
SAMARINDA - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud (Hamas), memberikan sorotan tajam dalam Rapat Koordinasi Forkopimda yang digelar di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu (16/04/2025).
Dalam perbincangan mengenai kesiapan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara (Kukar) dan Mahakam Ulu, Hamas menilai PSU sebagai koreksi demokrasi yang perlu disikapi secara serius.
Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Seno Aji, Sekretaris Provinsi, serta unsur Forkopimda lainnya.
Di Kabupaten Kukar, salah satu pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan. Sementara di Mahakam Ulu, Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan dugaan kuat adanya kontrak politik yang mengarah pada praktik politik uang atau vote buying.
“Realita politik ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi kita semua. PSU bukan sekadar pengulangan teknis, tetapi cerminan bahwa ada yang perlu dibenahi dalam demokrasi kita,” ungkap Hamas dalam forum tersebut.
Hamas lebih lanjut mengupas tiga dampak langsung dari PSU yang perlu diperhatikan. Pertama, stagnasi kebijakan karena kepala daerah definitif belum terbentuk. Kedua, pemborosan anggaran karena dana pembangunan tergerus untuk pembiayaan PSU. Ketiga, terganggunya pelayanan publik serta pelaksanaan proyek strategis.
“Ini bukan hanya masalah politik, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ketika kebijakan tertunda, pembangunan juga melambat,” tegas Hamas.
Hamas tidak menutup-nutupi akar permasalahan yang melatarbelakangi PSU. Ia mengungkapkan bahwa PSU terjadi akibat lemahnya sistem penyelenggaraan pemilu, seleksi KPPS yang tidak berbasis merit, rendahnya kapasitas teknis dan integritas penyelenggara, serta pengawasan yang lemah. Selain itu, praktik politik uang yang tidak tersentuh hukum juga turut memperburuk kondisi ini.
Sebagai jalan keluar, Hamas menyodorkan empat solusi strategis. Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap Pemilu 2024. Kedua, penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Ketiga, edukasi politik yang menyentuh akar rumput. Keempat, pengawalan ketat terhadap PSU agar tetap berada dalam koridor demokrasi.
“Kita harus pastikan PSU bukan sekadar formalitas, tapi momentum pembenahan. Demokrasi yang sehat harus dikawal, bukan dibiarkan tumbuh liar,” tandas Hamas. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar