Teks foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fahruddin (istimewa)
SAMARINDA - Efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan dampak pada berbagai sektor, termasuk industri perhotelan.
Kebijakan ini mengurangi kegiatan instansi pemerintah yang biasanya menggunakan fasilitas hotel, sehingga pendapatan sektor perhotelan mengalami penurunan signifikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran sudah diatur dalam Peraturan Presiden dan tidak muncul secara tiba-tiba.
"Efisiensi ini sudah dituangkan dalam peraturan presiden, jadi suka tidak suka, kita harus menghadapi situasi ini. Kita juga sudah pernah melalui masa sulit seperti pandemi Covid-19. Namun, masyarakat masih perlu memahami konteks kebijakan ini secara lebih mendalam," ujarnya, Jumat (24/4/2025).
Fuad juga meluruskan informasi yang sempat berkembang di masyarakat terkait pemangkasan anggaran pendidikan. Namun ia menyampaikan bahwa beasiswa dan program pendidikan seperti KIP-K tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran.
"Beasiswa dan program pendidikan tetap berlangsung. Penting bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi disinformasi yang meresahkan," bebernya.
Mengenai dampak kebijakan tersebut pada sektor perhotelan, Fuad optimistis industri ini dapat bertahan dengan memaksimalkan potensi lain. Ia mendorong penyelenggaraan kegiatan lokal dan internal di hotel-hotel dalam daerah untuk menjaga perputaran ekonomi lokal.
"Di DPRD Kaltim, misalnya, agenda internal atau kegiatan lokal masih bisa menggunakan fasilitas hotel di daerah. Ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga mendukung perekonomian lokal," tutup Fuad. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar