Teks foto : foto bersama jajaran DPRD Kaltim bersama OJK Kaltimtara dan BPD Kaltimtara (istimewa).
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat (25/04/2025) di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltim.
Rapat ini membahas sejumlah persoalan yang tengah dihadapi Bank Kaltimtara, sebagai bagian dari upaya pengawasan DPRD untuk memastikan lembaga keuangan milik daerah tersebut tetap beroperasi secara sehat dan transparan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa peran OJK sangat penting dalam memastikan agar masalah serupa yang pernah terjadi tidak terulang, terutama yang terkait dengan penggunaan aset milik daerah.
"Kita ingin memastikan OJK benar-benar menjalankan pengawasan agar kejadian-kejadian di masa lalu tidak terulang,” terangnya.
Karena uang ini adalah milik daerah. Kita butuh bank yang sehat yang bisa memberikan kontribusi signifikan pada penambahan APBD setiap tahunnya.
Yenni menyebutkan jika saat ini tengah berlangsung proses penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran yang melibatkan oknum tertentu. DPRD menekankan pentingnya transparansi dari pihak terkait untuk mengungkap hasil penyelidikan tersebut.
"Kami meminta transparansi penuh. Semua tindakan yang dilakukan Bank Kaltimtara, termasuk aliran penggunaan anggaran, harus diketahui publik," tegasnya.
Selain itu, Yenni menyoroti penyaluran dana Bank Kaltimtara yang seharusnya lebih memprioritaskan pelaku UMKM kecil dan menengah di lapisan bawah. Ia menyayangkan adanya kebocoran anggaran yang lebih banyak menguntungkan perusahaan besar.
"Target utama harusnya UMKM di lapisan bawah. Namun, kebocoran dana justru banyak terjadi pada perusahaan besar. Ini yang perlu dievaluasi secara mendalam," tambahnya.
Melalui RDP ini, DPRD Kaltim berharap pengawasan terhadap Bank Kaltimtara dapat ditingkatkan, sehingga kebijakan keuangan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kecil. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar