Teks foto : Sekwan bersama jajaran OPD melaksanakan kegiatan rapat (istimewa).
SAMARINDA - Dalam upaya memperkuat tata kelola anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran, Sekretaris DPRD Kalimantan Timur, Norhayati Usman, ikut serta dalam forum strategis pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah. Pertemuan tersebut digelar sebagai respons atas masih rendahnya capaian pelaksanaan APBD tahun 2025 di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, turut dihadiri jajaran penting pemerintah provinsi, termasuk Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Irhamsyah, serta Kepala Bappeda Yusliando.
Agenda utama forum ini adalah melakukan identifikasi dini terhadap potensi pekerjaan yang tidak akan selesai tahun ini, dan mengantisipasi dampaknya terhadap optimalisasi belanja daerah.
Dalam pemaparannya, Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Mei 2025, capaian kinerja pelaksanaan anggaran baru menyentuh angka 9 persen—jauh di bawah standar. Penyebab utamanya adalah efisiensi anggaran serta pergeseran kegiatan sebagai bagian dari penyesuaian fiskal.
“Pergeseran pertama sudah selesai. Kegiatan yang tidak terkena efisiensi semestinya sudah berjalan. Kita tidak bisa terus menunda,” tegasnya.
Pentingnya kolaborasi lintas OPD menjadi sorotan utama dalam forum ini. Norhayati Usman sebagai Sekwan DPRD Kaltim turut mencermati dinamika teknis dan regulatif yang menghambat pelaksanaan kegiatan, termasuk perubahan sistem e-Katalog nasional dan persoalan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
Rapat ini juga menjadi ajang penegasan kembali terhadap disiplin belanja publik. Seluruh OPD diingatkan untuk menjaga proporsi ideal antara belanja penunjang dan belanja substansial. Fokus anggaran harus mengarah pada hal-hal esensial yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Belanja harus diarahkan pada kebutuhan utama, bukan elemen kosmetik. Kita ingin APBD 2025 benar-benar jadi instrumen pembangunan, bukan hanya formalitas penyusunan angka,” ujar Sri Wahyuni dalam penutupannya.
Keterlibatan Sekwan dalam forum lintas sektor ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran DPRD pun berada dalam kerangka koordinasi dan akuntabilitas yang lebih luas. Melalui sinergi aktif antarperangkat daerah, diharapkan semua kegiatan dapat berjalan efektif dan realisasi belanja bisa mendukung target pembangunan secara menyeluruh. (Adv/Rk/Le)
Posting Komentar