Teks foto: Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun (istimewa)
SAMARINDA - Transisi pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak hanya kuat secara nominal, tetapi juga adil dalam distribusinya. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, usai menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Aulia Rahman dan Rendy Solihin, di Pendopo Odah Etam, Senin (23/6/2025).
“Selama ini PAD Kukar cenderung besar, tapi penyebarannya belum menyentuh secara adil ke wilayah pinggiran. Pemerintahan baru harus mengoreksi ini sejak awal,” ujar Samsun, legislator dari dapil Kukar.
Ia menilai, potensi fiskal Kukar sangat besar dengan kekayaan sumber daya alam dan sektor pertanian yang kuat. Namun, tantangan utama saat ini bukan hanya bagaimana meningkatkan PAD, tetapi memastikan dana tersebut kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata, terutama di daerah-daerah tertinggal.
“Banyak desa di Kukar yang jalannya masih rusak berat, layanan dasarnya belum optimal. Ini bukan karena Kukar tidak punya uang, tapi karena arah belanjanya belum tepat sasaran,” tegas Samsun.
Menurutnya, pemerintahan Aulia-Rendy harus hadir dengan skema fiskal yang lebih transparan, berbasis data, dan responsif terhadap ketimpangan. Ia menyarankan agar evaluasi menyeluruh terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah dilakukan dalam 100 hari kerja pertama.
Samsun juga mengapresiasi capaian pemerintahan sebelumnya, terutama di sektor pertanian seperti swasembada jagung. Namun, ia mengingatkan agar kesuksesan di satu sektor tidak membuat pemerintah abai terhadap kebutuhan lain yang belum terpenuhi.
“Keberhasilan masa lalu penting untuk dijaga, tapi tantangan hari ini jauh lebih kompleks. Kukar tidak hanya butuh seremoni panen, tapi juga pemerataan pembangunan dan inovasi fiskal,” ujarnya.
Ia berharap kepemimpinan baru dapat membuktikan orientasi kerjanya sejak awal, dengan mengarahkan anggaran ke sektor-sektor prioritas yang menyentuh rakyat secara langsung.
“Kita ingin lihat anggaran yang tidak hanya besar, tapi juga berdampak luas. Itulah makna keadilan fiskal yang sesungguhnya,” pungkas Samsun. (Adv/rk/le)
Posting Komentar