Teks foto : Anggota DPRD Kaltim, Guntur (istimewa).
SAMARINDA, Prediksi.co.id - Suara dari pelosok kembali menggema di Gedung Karang Paci. Melalui agenda Reses Masa Sidang II DPRD Kalimantan Timur tahun 2025, anggota DPRD Kaltim Dapil IV Kukar, Guntur, memotret langsung realitas ketimpangan infrastruktur yang masih membelit kawasan-kawasan hulu.
Menurutnya, kondisi jalan lingkungan yang rusak parah di sejumlah wilayah seperti Marangkayu dan Muara Badak, menjadi tanda bahwa pembangunan belum merata. “Kalau kita turun ke desa-desa, keluhannya selalu sama: jalan rusak, akses terbatas. Ini bukan sekadar permintaan perbaikan, ini jeritan agar mereka tidak tertinggal,” ujar Guntur, Rabu (9/7/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa infrastruktur jalan adalah simpul penting pemerataan ekonomi dan pelayanan publik. Jalan yang buruk bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengisolasi mereka dari layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kita tidak bisa bicara soal visi besar Kalimantan Timur kalau akses dasar masyarakat saja masih terbengkalai. Pemerataan bukan slogan, itu harus dimulai dari memperbaiki jalan desa,” katanya.
Guntur juga menyebutkan bahwa sebagian besar usulan masyarakat yang ia terima berulang kali berkaitan dengan perbaikan jalan lingkungan. Padahal, kata dia, dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur, DPRD dan Pemprov memiliki ruang untuk membantu penanganan jalan yang sebelumnya berada di luar kewenangan provinsi.
Lebih jauh, ia menyoroti persoalan lain yang mencuat, yakni terbatasnya bantuan untuk sektor pertanian. Meski pengadaan pupuk menjadi kewenangan pusat, Guntur mendorong agar Pemprov Kaltim lebih proaktif memperjuangkan kuota dan distribusi yang berpihak pada petani lokal.
“Ada jarak antara kebutuhan riil petani dengan kebijakan pemerintah pusat. Kita yang di daerah harus menjadi jembatannya,” tegasnya.
Dengan menyerap langsung aspirasi masyarakat dari lapisan paling bawah, Guntur mengingatkan bahwa kemajuan Kalimantan Timur tidak boleh hanya berkutat pada proyek-proyek strategis nasional. “Wilayah hulu juga Indonesia. Pembangunan yang adil harus menjangkau yang jauh, bukan hanya yang mudah dilihat,” pungkasnya. (Adv/rk/le).
Posting Komentar