SAMARINDA - Sekitar 600 lulusan SMP di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan terpaksa tak tertampung di SMA Negeri. Fakta ini tidak hanya mencerminkan lonjakan jumlah lulusan, tapi juga menunjukkan lemahnya perencanaan sektor pendidikan di daerah yang menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Arfan, menyesalkan kondisi tersebut yang kembali terulang nyaris setiap tahun. Ia menyebut, problem semacam ini bukan lagi masalah teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB), melainkan sudah masuk ranah kebijakan strategis.
“Kalau tiap tahun ratusan anak tidak tertampung di sekolah negeri, artinya ada yang keliru dalam perencanaan. Apalagi ini terjadi di Sangatta, kawasan padat dan strategis,” kata Arfan, Selasa (8/7/2025).
Dari data yang ia terima, tahun ini jumlah lulusan SMP di dua kecamatan itu mencapai 2.134 siswa. Namun kapasitas lima SMA negeri yang ada hanya mampu menampung sekitar 1.500 siswa. Kekurangan lebih dari 600 kursi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Arfan menilai, Pemprov Kaltim harus segera mengambil langkah cepat dan terukur. Salah satunya dengan mengakselerasi pembangunan SMA dan SMK baru di kawasan padat penduduk seperti Sangatta, serta menambah rombongan belajar (rombel) pada sekolah yang memungkinkan.
“Jangan menunggu darurat dulu baru bergerak. Kutim ini bukan daerah pelosok, ini wilayah pertumbuhan. Kita harus melihatnya dengan perspektif jangka panjang,” tegasnya.
Ia juga menyebut, persoalan ini sudah menjadi sorotan serius di tingkat legislatif, dan menjadi salah satu isu utama yang disampaikan warga saat masa reses. Menurutnya, selain pembangunan fisik sekolah, sosialisasi skema bantuan pendidikan melalui program gratispol dari Pemprov juga perlu diperluas.
“Kami mendorong agar anggaran pendidikan digunakan untuk memperluas akses. Program gratispol itu sudah bagus, tapi harus tepat sasaran dan menjangkau kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya.
Politikus Partai NasDem itu menambahkan, ketimpangan daya tampung sekolah negeri dan lonjakan lulusan SMP adalah kombinasi yang bisa memicu ledakan sosial jika dibiarkan.
“Bayangkan ratusan anak tidak dapat tempat sekolah, siapa yang bertanggung jawab atas masa depan mereka? Ini bukan soal anggaran saja, tapi komitmen dan keberpihakan,” tutupnya. (Adv/rk/Le).
Posting Komentar