Teks foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (istimewa).
SAMARINDA - Keterbatasan infrastruktur dan kondisi cuaca ekstrem yang kerap melanda Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) membuat daerah perbatasan ini kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga, salah satunya dengan penyediaan helikopter.
“Jalur darat belum sepenuhnya tembus, air sungai pun sering surut. Saat bencana datang, kita tidak bisa bergantung pada transportasi konvensional. Helikopter menjadi satu-satunya solusi,” tegas Hasanuddin, Jumat (8/9/2025).
Mahulu, yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, menghadapi tantangan geografis yang berat. Kondisi tersebut kerap membuat distribusi bantuan logistik terhambat, bahkan tidak jarang bantuan tak sampai ke warga. Kelangkaan bahan pokok seperti beras dan gas juga memicu lonjakan harga yang tidak masuk akal.
“Pernah harga beras di sana tembus sejuta rupiah. Gas juga langka. Ini bukan sekadar soal logistik, tapi soal hak hidup warga negara,” ungkapnya prihatin.
Hasanuddin menyinggung program penyediaan helikopter yang pernah dijalankan melalui kerja sama Pemprov Kaltim, Polda, dan Kodam beberapa tahun lalu. Saat itu, skema patungan disiapkan dengan anggaran operasional sekitar Rp2 miliar setiap enam bulan. Helikopter tersebut dimanfaatkan tidak hanya untuk penanggulangan bencana, tetapi juga untuk kebutuhan dinas mendesak.
“Dulu zaman Pak Akmal, kita punya skema itu dan terbukti efektif. Sayangnya, sekarang programnya hilang tanpa jejak,” jelasnya.
DPRD Kaltim mendorong pemerintah daerah menghidupkan kembali program tersebut. Hasanuddin bahkan membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) agar beban pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung APBD.
“Kalau perlu, kita ajak perusahaan-perusahaan besar ikut berkontribusi. Yang penting kita punya helikopter standby untuk kondisi darurat,” tambahnya.
Selain itu, Hasanuddin menyoroti kurangnya perhatian media terhadap wilayah terluar seperti Mahulu. Menurutnya, ekspos pemberitaan dapat memberikan tekanan moral kepada pemerintah agar lebih sigap dalam menangani persoalan logistik dan keselamatan warga.
“Saya berharap teman-teman media ikut membantu menyuarakan persoalan ini. Mahulu itu bagian dari Indonesia. Jangan sampai karena jauh, mereka dilupakan,” katanya.
Hasanuddin menegaskan bahwa perhatian terhadap daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal harus lebih serius. Sebagai wilayah perbatasan, Mahulu memerlukan akses layanan dasar yang setara dengan daerah lain di Kaltim.
“Ini bukan soal daerah terpencil, ini soal keadilan. Warga Mahulu punya hak yang sama untuk diselamatkan dan dibantu dengan cepat,” pungkasnya. (Adv/Fq/Le)
Posting Komentar