SANGATTA, Prediksi.co.id – Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman menegaskan, daerah penghasil batubara seperti Kutim tidak boleh mengulangi kesalahan banyak wilayah lain yang baru memikirkan masa depan ekonomi masyarakat setelah aktivitas tambang berhenti. Menurutnya, kemandirian ekonomi mesti disiapkan paralel dengan operasi tambang, bukan sekadar menjadi program penutup ketika izin usaha berakhir.
Pesan itu ia sampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk “Optimalisasi
Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era
Pascatambang” yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim. Di forum
yang sekaligus menetapkan Tim Penyusun Standar ESG (Environment, Social,
Governance) Batubara Kutim tersebut, Ardiansyah menekankan pentingnya
perencanaan menyeluruh sejak dini.
Di hadapan jajaran perangkat daerah, pelaku usaha tambang,
akademisi, dan mahasiswa, ia mengingatkan bahwa keberlanjutan bukan isu
“nanti”, tetapi harus menjadi bagian dari proses produksi tambang itu sendiri.
Apalagi, sejumlah daerah pascatambang di Kalimantan Timur menjadi contoh nyata
bagaimana ketiadaan perencanaan membuat masyarakat tidak menikmati kemakmuran
jangka panjang.
“Kita tidak ingin kasus seperti di beberapa wilayah
pascatambang di Kaltim terjadi di Kutai Timur. Kemandirian ekonomi masyarakat
harus dibangun sejak tambang masih berjalan, bukan setelahnya,” tegasnya.
Salah satu langkah yang sudah dilakukan Pemkab Kutim adalah
pemanfaatan void tambang milik PT Indominco di Kecamatan Teluk Pandan sebagai
sumber bahan baku air bersih. Ardiansyah menyebut, inisiatif ini menunjukkan
bahwa ruang bekas tambang bisa diolah menjadi aset publik yang produktif, bukan
sekadar lubang menganga.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mencari peluang
di sektor hilir dan ekonomi lokal agar tambang menjadi pengungkit
kesejahteraan, bukan hanya sektor ekstraktif yang menguras sumber daya.
Dari Jakarta, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, yang hadir secara daring, mengapresiasi langkah Kutim menyusun standar ESG daerah. Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Nasional, Sudirman Widhy Hartono, menekankan bahwa kunci keberhasilan pascatambang adalah kolaborasi dan konsistensi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. (Adv Prokompin Kutim/Sol/Le).
Posting Komentar