DP3A Kutim Susun Program Pemberdayaan Berbasis Aspirasi Warga Lewat Musrenbang

 

SANGATTA, Prediksi.co.id – Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif menjadi landasan utama bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Timur dalam merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek perencana, program yang dihasilkan diharapkan memiliki relevansi tinggi dan dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, melalui DP3A, menerapkan sistem bottom-up dalam merancang program pemberdayaan ekonomi perempuan. Keterlibatan aktif masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi kunci dalam menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan, sehingga program tidak lagi bersifat seragam tetapi sangat kontekstual dengan kondisi dan potensi setiap desa.

Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Cholid, menjelaskan filosofi di balik pendekatan ini. Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Cholid, menyatakan bahwa pihaknya tidak memaksakan jenis pelatihan tertentu kepada warga. Sebaliknya, program dirancang berdasarkan usulan yang diajukan langsung oleh masyarakat, sehingga diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai minat. 

Prinsip kemitraan ini menegaskan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendengarkan, bukan sebagai instruktur yang mengetahui segalanya. Dengan demikian, program pemberdayaan berubah dari sekadar 'pemberian' menjadi 'jawaban' terhadap permintaan yang disampaikan oleh masyarakat sendiri.

Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, DP3A juga membangun jembatan dengan pihak eksternal. "Jadi kami juga bekerja sama, misalkan bekerja sama dengan APSAI Asosiasi perusahaan sayang anak itu dalam penumbuhan, kemudian mereka berkolaborasi," imbuhnya. 

Kemitraan dengan APSAI ini merupakan langkah strategis untuk menyinergikan program pemerintah dengan kepakaran dan jaringan sektor swasta, menciptakan ekosistem pemberdayaan yang lebih komprehensif. Kolaborasi semacam ini memungkinkan program pemberdayaan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi dapat berlanjut hingga tahap pendampingan usaha dan akses pemasaran.

Implementasi dari sistem ini melahirkan beragam inisiatif yang unik di setiap lokasi. Idham mencontohkan keberagaman usulan dari desa-desa, seperti pelatihan tata rias tingkat dasar di Desa Karangan dan pembuatan sabun serta shampoo di desa lainnya. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena peserta sudah memiliki ketertarikan dasar. 

Keragaman ini justru menjadi kekuatan, karena mencerminkan potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Pelatihan tata rias memanfaatkan tren di industri kecantikan, sementara pelatihan pembuatan sabun dan shampoo membuka peluang di sektor produk perawatan tubuh yang alami dan bernilai jual.

Namun, sistem yang demokratis ini juga menghadapi kendala dalam kompetisi memperebutkan alokasi anggaran. Ia menyayangkan bahwa alokasi usulan untuk program pemberdayaan masih sangat minim dibandingkan dengan permintaan untuk pembangunan fisik. 

Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi besaran anggaran yang dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa dalam benak masyarakat, pembangunan fisik masih sering dianggap lebih prioritas dan berdampak langsung dibandingkan dengan pemberdayaan manusia, yang hasilnya bersifat jangka panjang. 

"Kalau banyak usulan kan juga banyak anggaran yang masuk kekita kan, tapikan tidak bisa di paksakan untuk mengusulkan," jelas Idham. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk terus melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pentingnya investasi pada pemberdayaan perempuan sebagai strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Dengan sistem yang berpusat pada usulan warga ini, DP3A Kutim berharap dapat menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Ke depan, diharapkan semakin banyak desa yang secara aktif mengusulkan program pemberdayaan, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat semakin besar dan menjangkau lebih banyak perempuan untuk menjadi agen perubahan dalam perekonomian keluarga dan komunitasnya di Kutai Timur. (Adv/Za/Le).