SANGATTA, Prediksi.co.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap program pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim terpaksa melakukan pemangkasan drastis terhadap kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang selama ini menjadi program rutin andalan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha.
Kepala
Disperindag Kutai Timur, Nora Ramadhani, dalam keterangan resminya, membeberkan
kondisi yang sangat berbeda antara tahun-tahun sebelumnya dengan situasi yang
terjadi pada tahun 2025. Ia menjelaskan betapa aktifnya dinasnya dahulu dalam
menyelenggarakan berbagai pelatihan yang menjangkau ratusan pelaku usaha di
berbagai penjuru kabupaten.
“Tahun
kemarin masih banyak BIMTEK-BIMTEK yang kami adakan. Mengundang mereka sekitar
40-50 orang. Baik di Sangatta maupun di kecamatan-kecamatan. Kita datangkan
pembimbing pelatih untuk melatih mereka dalam rangka upaya meningkatkan sumber
daya manusia, meningkatkan kompetensi mereka,” ujarnya.
Namun, situasi pada tahun ini berubah secara drastis. Nora dengan lugas menyatakan bahwa geliat program pelatihan yang menjadi tulang punggung pembinaan SDM tersebut kini nyaris padam. Perubahan kebijakan fiskal daerah memaksa dinas untuk mengalihkan prioritas, yang berimbas pada terhentinya sebagian besar aktivitas bimtek. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya stagnasi dalam pengembangan kompetensi pelaku IKM, yang justru sangat dibutuhkan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
Para pelaku usaha, yang sebelumnya dapat mengandalkan pelatihan dari pemerintah untuk mempelajari teknik produksi baru, strategi pemasaran digital, dan standarisasi mutu, kini harus mencari alternatif lain yang seringkali membutuhkan biaya lebih besar. Dampak jangka panjangnya berpotensi memperlambat laju pemulihan ekonomi sektor riil pasca pandemi, di mana IKM seharusnya menjadi salah satu pilar utama. Pemerintah daerah diharapkan dapat mencari solusi alternatif, seperti kolaborasi dengan swasta atau lembaga pelatihan independen, untuk memitigasi dampak negatif dari pengurangan program bimtek ini terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kutai Timur. (Adv/Za/Le).
Posting Komentar