SANGATTA, Prediksi.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai membenahi arah pembangunan daerah menyusul sinyal kuat pemangkasan Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim pun bersiap “merampingkan tanpa menghapus” 50 program unggulan Bupati agar tetap bisa berjalan di tengah menyusutnya ruang fiskal daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor,
menjelaskan, kebijakan penajaman program ini merupakan langkah antisipatif atas
penurunan penerimaan yang tergolong tajam. Berdasarkan proyeksi, total dana
transfer yang semula mencapai Rp6,37 triliun pada 2025 akan menyusut menjadi
sekitar Rp3,26 triliun pada 2026.
Secara komponen, Dana Bagi Hasil (DBH) diperkirakan hanya
sekitar Rp1,2 triliun, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) berada pada kisaran
Rp2,01 triliun. Artinya, Kutai Timur berpotensi mengalami koreksi pendapatan
hampir separuh, dengan angka penurunan mencapai 48,8 persen dibandingkan tahun
sebelumnya.
“Jelas kita akan menajamkan program dengan skala prioritas,”
ujar Noviari ketika ditemui wartawan di Sangatta, belum lama ini. Menurutnya,
penajaman berarti melakukan pengaturan ulang fokus, bukan menghilangkan
kegiatan yang sudah menjadi komitmen daerah.
Ia menegaskan, 50 program unggulan Bupati Kutim tetap
dijalankan karena telah menjadi bagian dari amanah visi dan misi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program-program tersebut menjadi
instrumen utama untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas
hidup warga di seluruh kecamatan.
Lebih jauh, Noviari menyebut tiga sektor strategis akan
tetap menjadi poros pembangunan, yakni infrastruktur, pengembangan sumber daya
manusia (SDM) dan transformasi ekonomi daerah. Pembangunan fisik terutama
diarahkan untuk menguatkan konektivitas antarwilayah, sementara peningkatan SDM
diproyeksikan menjadi modal utama dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi.
“Pembangunan fisik, peningkatan kapasitas SDM dan
transformasi ekonomi tetap menjadi prioritas. Kita alokasikan sesuai porsi dan
skala prioritas pelaksanaan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,”
jelasnya.
Bappeda menilai, langkah penajaman program ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemkab Kutim dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tekanan fiskal. Dengan penyesuaian yang terukur, pemerintah daerah berharap tetap mampu mengawal target RPJMD hingga akhir periode. (Adv Prokompin Kutim/Sol/Le).
Posting Komentar