Oleh: Mia Aulia Rohmah, Wakil Presiden Mahasiswa UINSI Samarinda.
Sekolah harus tetap menjadi ruang yang netral, independen, dan bebas dari kepentingan politik praktis dalam bentuk apa pun. Pendidikan adalah tempat lahirnya nalar kritis, integritas, dan kesadaran generasi muda. Hari ini dunia pendidikan Kalimantan Timur resah, adanya gejala masuknya unsur kampanye ke lingkungan sekolah melalui program yang difasilitasi pemerintah, saya merasa ini adalah persoalan serius yang tidak bisa dianggap biasa.
Keresahan ini semakin kuat ketika banyak video dari beberapa SMA beredar di ruang publik. Dalam video-video tersebut, terlihat ucapan terima kasih sekaligus dukungan terhadap program GratisPol. Bagi saya, situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang batas antara edukasi dan kepentingan politik. Lembaga pendidikan terkesan bukan lagi hanya menjadi ruang belajar, tetapi mulai diposisikan seperti humas pemerintah.
Ini alarm, ini tanda bahaya. Sekolah tidak boleh diarahkan menjadi medium pencitraan. Sekolah bukan panggung kampanye, bukan alat legitimasi kekuasaan, dan bukan ruang untuk membangun dukungan politik secara terselubung. Ketika program yang masuk ke lingkungan pendidikan mengandung unsur kampanye, maka yang terjadi bukan lagi proses pembelajaran yang objektif, melainkan pembiasaan politisasi di ruang akademik.
Saya meyakini pemerintah seharusnya hadir di dunia pendidikan dengan membawa nilai pencerdasan, bukan membuka ruang bagi praktik kampanye. Program pemerintah memang bisa saja memiliki tujuan yang baik, tetapi tujuan baik itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan netralitas lembaga pendidikan. Sebab ketika sekolah dijadikan saluran untuk menunjukkan dukungan terhadap program tertentu, maka independensi pendidikan sedang dipertaruhkan.
Persoalan ini juga tidak sesederhana yang terlihat. Siswa dan guru tidak selalu berada dalam posisi yang benar-benar bebas. Ada kemungkinan tekanan yang tidak tampak, ada relasi kuasa yang membuat ekspresi di lingkungan pendidikan tidak bisa selalu dibaca sebagai sikap yang sepenuhnya lahir dari kehendak bebas. Inilah yang membuat saya semakin khawatir. Jika situasi seperti ini dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya netralitas sekolah, tetapi juga kualitas pembentukan generasi ke depan.
Saya percaya pendidikan adalah pilar utama dalam membentuk generasi yang kritis, berintegritas, dan berdaya saing. Sekolah semestinya menjadi ruang pembebasan, tempat peserta didik belajar berpikir jernih, mempertanyakan keadaan, dan membangun masa depan dengan kesadaran yang merdeka. Namun jika muatan kampanye mulai masuk ke dalam program pendidikan, sekolah justru berisiko kehilangan esensinya. Sekolah tidak lagi menjadi ruang tumbuhnya akal sehat, melainkan dapat bergeser menjadi alat untuk menggiring persepsi.
Karena itu, bagi saya, netralitas pendidikan adalah harga mati. Sekolah tidak boleh dijadikan panggung kampanye dalam bentuk apa pun. Kita semua harus menjaga agar dunia pendidikan tetap berdiri di atas kepentingan ilmu pengetahuan dan pencerdasan, bukan di bawah bayang-bayang kepentingan politik praktis.
Saya berharap pemerintah dapat memastikan bahwa setiap program yang masuk ke lingkungan pendidikan benar-benar berorientasi pada pencerdasan. Sekolah harus dijaga sebagai ruang akademik yang independen, sehat, dan netral. Sebab ketika sekolah tidak lagi netral, yang dipertaruhkan bukan hanya sistem pendidikan, tetapi juga masa depan generasi bangsa. (Adl/Le).
Posting Komentar