Kukar, Prediksi.co.id– Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah dengan tema “Literasi Politik untuk Kemajuan Demokrasi Daerah” di Pondok Pesantren Hidayatullah Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Jumat malam, 10 April 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Komisioner KPU Kutai Kartanegara, Wiwin, sebagai narasumber.
Tema kegiatan ini sejalan dengan materi penguatan demokrasi daerah DPRD Kaltim yang menempatkan literasi politik sebagai fondasi demokrasi yang sehat dan berkualitas.
Dalam kegiatan itu, Muhammad Samsun menegaskan bahwa literasi politik penting agar masyarakat tidak hanya hadir dalam pemilu, tetapi juga memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
“Literasi politik ini penting agar masyarakat tidak hanya datang memilih saat pemilu, tetapi juga paham hak, kewajiban, dan mampu mengawal kebijakan publik secara kritis dan bertanggung jawab,” kata Samsun.
Ia menambahkan, penguatan demokrasi daerah harus dibangun melalui partisipasi publik yang sadar, cerdas, dan tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan. Menurutnya, Kalimantan Timur membutuhkan masyarakat yang semakin melek politik, terlebih di tengah dinamika pembangunan daerah dan posisi strategis Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara.
Materi kegiatan juga menekankan bahwa tingginya literasi politik menjadi indikator penting dalam membangun partisipasi warga yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Komisioner KPU Kukar, Wiwin, menyoroti pentingnya pendidikan pemilih yang berkelanjutan agar masyarakat tidak mudah terjebak hoaks, politik uang, maupun apatisme politik.
“Pemilih yang memiliki literasi politik yang baik tidak akan mudah dipengaruhi hoaks, politik uang, ataupun informasi yang menyesatkan. Karena itu, pendidikan pemilih harus terus diperkuat agar demokrasi berjalan lebih berkualitas,” ujar Wiwin.
Ia mengatakan, peran semua pihak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat, mulai dari penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan, hingga tokoh masyarakat.
Dalam materi yang disampaikan, tantangan literasi politik di Kaltim di antaranya adalah partisipasi politik yang fluktuatif, maraknya hoaks dan misinformasi, rendahnya pemahaman terhadap fungsi DPRD, serta apatisme politik di sebagian kalangan masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran politik masyarakat di tingkat akar rumput. Selain meningkatkan pemahaman tentang sistem politik dan lembaga negara, pendidikan politik juga diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif warga, memperkuat pengawasan publik, serta menekan praktik politik uang dan penyebaran hoaks.
DPRD Kaltim menegaskan bahwa peningkatan literasi politik akan berdampak pada lahirnya demokrasi yang lebih partisipatif, akuntabel, dan inklusif. (Adv/Adl/Le).
Posting Komentar