Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim Dapati Conveyor Tak Berijin

 

Samarinda, Prediksi,co,id- Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kalimantan Timur M. Udin mengungkap telah menemukan dua conveyor yang diduga ilegal beroperasi, termasuk pelanggaran dalam kegiatan tak berizin. Hal ini didapati saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin (13/3/2023).

 

"Kami berhasil menelusuri salah satu perusahaan dari 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang beroperasi, selain menemukan aktivitas pertambangan ilegal, mereka juga menemukan beberapa kegiatan ilegal lainnya," terangnya.

 

Ia melanjutkan, beberapa unit conveyor atau sistem mekanik yang beroperasi saat sidak juga diyakini ilegal. Setidaknya salah satu perusahaan dari 21 IUP palsu yang ditemukan beroperasi itu juga didukung oleh 3 unit conveyor .Dari tiga unit hanya satu yang memiliki legalitas jelas, artinya dua yang lainnya dapat dikatakan ilegal.

 

 "Ada tiga jety (dermaga) di lokasi tersebut, pertama Jety HBH, kedua Jety CKT, dan  Jeti SPL, namun yang memiliki legalitas untuk batubara hanyalah Jety CKT," ucap M. Udin.

 

Kegiatan pertambangan illegal, kata Udin lagi, sangat memberikan dampak kerugian yang besar bagi daerah, lantaran oknum-oknum tak bertanggung jawab itu ingin meraup keuntungan lebih tanpa melihat kepentingan daerah. 

 

"Pertama dampaknya adalah jalan rusak. Sebelumnya jalan beraspal sekarang jadi tanah, Kemudian jalan semenisasi sekarang sudah pecah-pecah," jelasnya.

 

Udin menambahkan, terkait aktivitas tambang ilegal tersebut, masyarakat setempat kerap mengeluhkan hingga ke Pemerintah Pusat, namun dari upaya itu justru tak membuahkan hasil sesuai dengan harapan masyarakat.

Apalagi, aktivitas pengangkutan tambang ilegal di siang hari mengganggu transportasi, keseharian masyarakat setempat, belum lagi kegiatan hauling. Semuanya  belum ada sumbangsih positif kepada masyarakat sekitar.
 

 "Ketika kami sempat membuka dialog dengan masyarakat mereka sudah bosan dan terus mengeluhkan dampak kerusakan dari aktivitas penambangan  yang tidak pernah digubris," ujar Udin. (Cr/Le/ADV/DPRD Kaltim)