Samarinda, Prediksi.coid- DPRD
Kaltim terus mendorong Pembangunan jalan yang dianggarkan melalui APBD Provinsi
Kaltim. Namun, penganggaran saja tak cukup, karena perllu adanya aturan tegas
mengenai minimum tonase dari truk pengangkut crude palm oil (CPO). Ditengarai angkutan
CPO yang belum diatur inilah pemicu banyakya rusak jalan provinsi.
Perhatian serius dataang dari Anggota
Komisi III DPRD Kalimantan Timur M.Udin, dirinya meminta perlu adanya aturan
soal penegasan pembatasan minimum tonase bagi kendaraan pengangkut CPO ini.
"Jalan provinsi terus
dimantapkan, salah satunya di jalan poros Kelay, Kabupaten Berau, namun kita
mesti menjaga untuk mulus lebih lama," ungkap M. Udin di Samarinda.
Jalan dari Kutai Timur menuju
Berau, kata Udin, beberapa kali mengalami kerusakan akibat lalu lintas
truk pengangkut CPO yang melebihi kapasitas tonase jalan.
"Anggaran provinsi masuk
untuk memperbaiki jalan, tetapi tidak sampai setahun rusak lagi, karena
banyaknya jumlah truk bermuatan CPO setiap hari melintas di jalan
tersebut," terangnya.
Untuk itulaj diperlukan komitmen
besar soal kontribusi bagi pengusaha CPO untuk mencegah kerusakan jalan
tersebut.
"Jalan yang paling banyak
rusak adalah berada di turunan dan tanjakan, apalagi tumpahan minyak
CPO di aspal dapat membayakan pengedara yang lain," kata politisi
Partai Golkar itu.
“Jangan sampai proyek pemantapan
jalan provinsi menjadi pekerjaan yang diulang-ulang. Padahal banyak jalan lain
yang perlu diperhatikan dan diperbaiki serta ditingkatkan.” Sambungnya.
Aturan, kata dia lagi, harus
mengikuti perkembangan, yang menyampaikan respon positif dari pengusaha truk
terhadap rencana Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan pembatasan tonase
truk barang yang diangkut..
Namun, ia juga menyarankan agar
pemerintah menerapkan penyesuaian dengan kondisi saat ini.
M.Udin menegaskan harus ada
jalan khusus yang dibuat oleh perusahaan agar bisa dilewati oleh kendaraan
pengangkut CPO atau juga ada pembatasan lintasan agar tidak intens dalam satu
waktu.
Pemerintah juga harus memberi
perhatian terhadap infrastruktur di daerah pesisir yang masih banyak
membutuhkan perbaikan. Karena menurutnya, infrastruktur di pesisir juga penting
untuk mendukung sektor pariwisata dan perikanan.
Perbaikan dari pemerintah daerah
dan provinsi terus dan sedang dilakukan, tapi masih kurang optimal. Harus ada
sinergi antara semua pihak untuk memajukan daerah, terkait aturan ini agar
jalan terjaga dan lebih awet.(Ri/Ta/Adv DPRD Kaltim)
Posting Komentar