Teks foto : Anggota DPRD Kaltim, M Husni Fahruddin (istimewa).
SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim, M Husni Fahruddin mengatakan alur lalu lintas sungai Mahakam amburadul. Hal ini karena dalam tiga bulan terakhir jembatan Mahakam I sudah dua kali tertabrak kapal ponton. Bahkan, rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) pun sempat berhembus.
Pihaknya pun berencana akan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tata kelola lalu lintas sungai Mahakam yang tak abai dan mengedepankan keselamatan masyarakat Kaltim.
Politikus yang kerap disapa Ayub tersebut menyebutkan jika lalu lintas sungai Mahakam tidak memiliki kontribusi bagi daerah. Meskipun hasil berbagai kapal yang melintas di sungai adalah hasil sumber daya alam Kaltim.
“Gak ada PAD, hasil alam di ambil, alur lalu lintas sungai di kelola pusat, Kaltim dapat apa?,” paparnya, Rabu (30/4/2025).
Padahal jika alur sungai bisa dikelola langsung daerah, maka PAD yang masuk ke kas daerah bisa jauh lebih besar dan membuat pembangunan daerah lebih masif.
Inisiasi itu muncul lantaran dewan melihat pemegang kunci jasa kemaritiman di Kaltim, KSOP atau Pelindo tak maksimal mengelola. Dua insiden dalam tiga bulan, sebut dia, jadi buktinya.
“Dewan pun berencana untuk mengadukan hal ini ke Kementerian Perhubungan membahas nasib Jembatan Mahakam I dan Sungai Mahakam. “Kalau bisa dikelola daerah saja,” pungkasnya. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar