SUDAHI MONOPOLI: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, Muhammad Samsun tanggapi kinerja Pertamina (Adl).
Samarinda – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, memberikan kritik tajam terhadap Pertamina, ini terkait dugaan kualitas BBM yang tidak standar yang banyak merugikan masyarakat. Pertamina, menurut Samsun sudah memonopoli distribusi bahan bakar minyak (BBM), yang dinilai merugikan masyarakat.
Samsun mempertanyakan kualitas, sistem distribusi, dan regulasi yang mengatur distribusi BBM di Kalimantan Timur (Kaltim).
Samsun menyatakan bahwa keluhan masyarakat yang mengaku mengalami masalah pada tangki dan selang BBM kendaraan bukanlah hal sepele. "Keluhan masyarakat itu nyata, meskipun Pertamina sudah membantah, tetap saja banyak kendaraan yang bermasalah setelah pengisian BBM. Kalau tidak ada masalah, herannya, mengapa lembaga negara lain juga ikut memberikan klarifikasi, malah sibuk membela Pertamina," ujar Samsun dengan nada kritis.
Menurut Samsun, masalah utama yang ada saat ini adalah tidak adanya pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM yang berkualitas. Hal ini terjadi karena distribusi BBM di Kaltim dikuasai sepenuhnya oleh satu perusahaan besar, yaitu Pertamina. "Distribusi BBM seharusnya tidak hanya dikuasai oleh satu perusahaan. Negara harus membuka kesempatan bagi perusahaan lain untuk berkompetisi. Monopoli ini justru membuat Pertamina bertindak seenaknya," tambah Samsun.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai bahwa adanya monopoli dalam produksi dan distribusi BBM telah menghambat terjadinya perbaikan kualitas layanan dan keberagaman produk yang ditawarkan kepada masyarakat. "Masyarakat kita yang berpenghasilan rendah sangat dirugikan. Mereka tidak punya pilihan selain mengisi BBM di Pertamina. Itu sebabnya kualitas BBM dan sistem distribusi yang buruk semakin terasa, karena masyarakat terjebak tanpa alternatif lain," katanya.
Samsun juga mengungkapkan bahwa masyarakat, seperti pengemudi ojek online, pedagang sayur keliling, dan masyarakat yang mengandalkan kendaraan bermotor untuk mata pencaharian, merasakan dampak langsung dari buruknya kualitas BBM. "Biaya perbaikan kendaraan yang rusak akibat kualitas BBM yang buruk sangat membebani mereka. Yang saya lihat sendiri para mahasiswa juga sangat terdampak, kiriman orang tua tidak seberapa itu harus berbagi lagi dengan biaya perbaikan motor karena BBM ini, Pemerintah dan Pertamina harus lebih peka terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan mereka," ungkap Samsun.
Lebih lanjut, Samsun menegaskan pentingnya pembukaan regulasi persaingan di sektor distribusi BBM. Ia berpendapat bahwa persaingan yang sehat di sektor ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pilihan lebih banyak bagi masyarakat. "Jika ada perusahaan lain yang diberi kesempatan untuk berkompetisi, maka Pertamina tidak akan bisa bertindak semena-mena. Mereka akan berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif," kata Samsun.
Samsun juga menyampaikan keprihatinannya terhadap ketergantungan masyarakat pada BBM subsidi yang saat ini hanya tersedia melalui Pertamina. "Sekali lagi, Pemerintah harus segera membuka kesempatan bagi perusahaan lain untuk menyalurkan BBM subsidi. Dengan adanya persaingan, masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih baik dan pilihan produk yang lebih berkualitas," tambahnya.
Kritik Samsun ini mencuat setelah sejumlah keluhan terkait kendaraan yang mogok dan brebet setelah mengisi BBM di SPBU Pertamina muncul di beberapa wilayah Kaltim. Samsun menyarankan agar pemerintah segera mengevaluasi regulasi yang ada dan membuka peluang bagi perusahaan lain untuk berpartisipasi dalam distribusi BBM di daerah ini, demi terciptanya persaingan yang sehat yang dapat menguntungkan masyarakat. (Adl/Le).
Posting Komentar