Teks foto : Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis (rk).
SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa penyusunan blueprint atau rancangan induk pengendalian banjir harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan Kota Samarinda. Tanpa adanya perencanaan jangka panjang yang komprehensif, menurutnya, proyek-proyek infrastruktur berisiko menjadi tidak efektif dan berulang tanpa memberikan solusi nyata.
“Pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada perencanaan matang. Supaya proyek tidak hanya akan menghabiskan anggaran tanpa dampak signifikan,” ujar Ananda, Jumat (23/5/2025).
Ia mengungkapkan, penanganan banjir di Samarinda selama ini masih bersifat sektoral dan cenderung reaktif. Hal ini menyebabkan tidak adanya kesinambungan antara satu proyek dengan proyek lainnya, sehingga upaya penanggulangan tidak berjalan maksimal.
“Kalau tiap instansi bekerja tanpa rujukan bersama, hasilnya akan timpang. Tidak ada akar penyelesaian yang betul-betul menyentuh inti masalah,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ananda menilai blueprint pengendalian banjir akan menjadi dokumen strategis yang dapat memandu arah pembangunan infrastruktur kota secara terpadu. Mulai dari pengelolaan sistem drainase, pembangunan tanggul, normalisasi sungai, hingga penataan kawasan rawan genangan—semua dapat dikaitkan dalam satu kerangka kerja yang saling mendukung.
“Kita butuh kerangka perencanaan yang bisa dijadikan pijakan dalam jangka panjang, agar pembangunan tidak hanya reaktif tapi benar-benar solutif,” lanjutnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pengendalian banjir tidak bisa dilepaskan dari kebijakan tata ruang. Oleh karena itu, penyusunan master plan banjir harus melibatkan banyak elemen lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, akademisi, dan ahli lingkungan, demi menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
Ananda berharap pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun provinsi, segera menyusun dan mengimplementasikan rancangan induk tersebut. Menurutnya, ini adalah langkah awal untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan cuaca ekstrem serta pertumbuhan kota yang cepat.
“Kalau kita serius ingin Samarinda bebas banjir dalam 10 atau 20 tahun ke depan, kita harus mulai dari sekarang dengan dokumen perencanaan yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv/rk/le).
Posting Komentar