Teks foto : Anggota DPRD Kaltim, Firnandi Ikhsan (istimewa).
SAMARINDA – Krisis pasokan daging lokal di Kalimantan Timur menjadi alarm bagi pentingnya pembangunan sektor peternakan berbasis desa. Dengan selisih pasokan yang masih defisit sekitar 4.000 ton per tahun, DPRD Kaltim menilai perlu terobosan menyeluruh agar daerah tak lagi bergantung pada kiriman luar.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa melalui program Desa Korporasi Ternak bisa menjadi langkah konkret menuju kedaulatan pangan berbasis lokal.
“Kita ingin desa-desa punya kekuatan produksi sendiri, bukan sekadar jadi pasar konsumen. Peternakan kolektif harus kita dorong agar bisa menopang kebutuhan daging daerah secara mandiri,” kata Firnadi, Selasa 27/5/2025).
Program ini mengusung konsep pemberdayaan kelompok peternak di tingkat desa dengan dukungan bibit ternak, sarana produksi, serta pendampingan teknis dan kelembagaan. Beberapa wilayah seperti Kutai Timur dan Samboja sudah mulai menjalankan skema ini dan menunjukkan tren positif.
Namun Firnadi mengingatkan, keberhasilan program bukan semata soal bantuan awal. Tantangan terbesar ada pada keberlanjutan usaha dan kesanggupan peternak untuk bertahan hingga hasil produksi siap panen.
“Peternakan itu bukan instan. Butuh ketekunan, manajemen yang rapi, dan kekompakan kelompok. Kalau semangat ini dijaga, hasilnya bisa besar,” ujarnya.
Lebih dari sekadar produksi daging, Firnadi melihat program ini sebagai titik masuk pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Pembentukan koperasi peternak, menurutnya, sangat penting untuk menjaga skala usaha tetap efisien dan transparan.
Ia berharap Pemprov Kaltim dapat mempercepat replikasi program ini ke lebih banyak wilayah, sekaligus memperkuat jalur distribusi hasil ternak agar petani tidak kesulitan memasarkan produk.
“Kalau desa kuat secara pangan, maka provinsi juga akan lebih tahan terhadap gejolak pasokan nasional. Kita sedang membangun fondasi swasembada dari bawah,” tegasnya. (Adv/rk/le)
Posting Komentar