Teks foto : Ilustrasi hewan kurban (Istimewa).
SAMARINDA – Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, anggota DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menyerukan pentingnya pembenahan sistem pengawasan hewan kurban secara menyeluruh di seluruh jalur distribusi. Langkah ini dinilai krusial guna mengantisipasi potensi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang masih mengintai.
Firnadi menegaskan, pengawasan tak boleh sebatas formalitas. Pemeriksaan kesehatan hewan harus dilakukan secara detail mulai dari asal pengiriman hingga titik penjualan di pasar.
“Ini bukan hanya soal hewan ternak, tapi menyangkut kepercayaan dan kesehatan publik. Hewan yang disembelih akan langsung dikonsumsi masyarakat, jadi tidak bisa main-main,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim itu menekankan perlunya kerja sama lintas lembaga. Ia menyebut, Dinas Peternakan, Balai Karantina, dan aparat pengawasan lapangan harus bersinergi untuk memastikan setiap hewan kurban yang masuk ke Kaltim memenuhi syarat kesehatan, termasuk dokumen vaksinasi yang sah.
Ia juga mengingatkan pedagang dan peternak agar tidak mengabaikan prosedur. Firnadi menyebut, titik rawan penularan justru sering terjadi di jalur distribusi karena longgarnya pengawasan administratif dan fisik hewan.
“Kalau pengawasan longgar, hewan yang sakit bisa masuk pasar. Itu risiko besar bagi konsumen,” tambahnya.
Tak hanya dari sisi teknis, Firnadi mendorong pemerintah daerah untuk menggencarkan edukasi publik soal pentingnya membeli hewan kurban yang bersertifikat. Menurutnya, kesadaran masyarakat adalah benteng pertama dalam mencegah peredaran hewan tak layak kurban.
Ia berharap Pemprov Kaltim mengambil peran aktif memimpin pengawasan jelang Iduladha ini, dengan mengerahkan semua sumber daya untuk memastikan proses berjalan aman dan tertib.
“Ini momentum ibadah. Sudah seharusnya kita jaga agar masyarakat bisa berkurban tanpa rasa waswas,” tutupnya. (Adv/rk/le).
Posting Komentar