Teks foto : Ketua DPW BKPRMI Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi (istimewa).
SAMARINDA - Program umrah gratis yang digadang-gadang sebagai salah satu andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuai sorotan. Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kaltim menilai, pelaksanaan program tersebut masih minim sosialisasi dan belum menyentuh aspek teknis secara terbuka.
Ketua Umum DPW BKPRMI Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan banyak pengurus masjid dan mushala masih kebingungan soal tata cara pendaftaran, kriteria penerima, hingga jadwal pemberangkatan.
“Euforia masyarakat terhadap program ini besar, tapi informasi di lapangan belum merata. Banyak marbot dan pengurus masjid belum tahu bagaimana cara mengaksesnya,” kata Reza yang juga merupakan Anggota DPRD Kaltim, Selasa (27/5/2025).
Ia meminta Pemprov Kaltim segera turun langsung melakukan sosialisasi menyeluruh, terutama ke daerah-daerah yang belum terjangkau akses informasi digital. Menurutnya, semangat program mulia ini harus dibarengi dengan sistem pelaksanaan yang terbuka dan merata.
Selain soal umrah, BKPRMI juga menagih komitmen Pemprov untuk memperhatikan kesejahteraan para guru ngaji. Reza menyebut mereka sebagai pilar pendidikan keagamaan di tingkat akar rumput.
“Jangan sampai program-program besar bersifat simbolis, sementara kesejahteraan para pengabdi seperti guru ngaji dan ustaz TPA diabaikan. Mereka ini penjaga moral generasi muda,” ujarnya.
Reza mengingatkan bahwa dalam masa kampanye Pilgub 2024, pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji sempat menyampaikan tekad untuk meningkatkan insentif guru ngaji dan pengurus masjid.
BKPRMI, sebagai organisasi yang aktif sejak 1977 dalam pemberdayaan masjid dan pemuda Islam, terus menyuarakan perlunya perhatian nyata terhadap kesejahteraan pengabdi agama. Beberapa kabupaten/kota, kata Reza, sudah mulai memberikan insentif meski dengan kemampuan fiskal terbatas.
Untuk tahun 2025, Pemprov Kaltim dijadwalkan memberangkatkan 600 pengurus masjid dan mushala ke Tanah Suci dalam program umrah gratis. Namun BKPRMI menekankan, angka itu harus diikuti dengan kejelasan sistem dan jaminan pemerataan.
“Ini bukan soal jumlah semata, tapi keadilan akses bagi seluruh penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur,” tegas Reza. (Adv/rk/le).
Posting Komentar