Teks foto : Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurrahman KA (istimewa).
SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim agar menambah alokasi bantuan keuangan (bankeu) pada tahun anggaran mendatang, khususnya untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, menyebut anggaran bankeu tahun 2025 yang berkisar Rp200 miliar masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dua wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.
“Pembangunan jalan di Paser dan PPU sangat mendesak. Kalau lambat ditangani, konektivitas ke IKN akan terganggu,” ujarnya, Kamis (22/5/2025).
Ia menjelaskan, di Paser hanya dua ruas jalan yang berstatus jalan provinsi, sedangkan delapan ruas lainnya masih belum tersentuh optimal karena statusnya belum ditingkatkan. Padahal, kebutuhan anggaran untuk delapan ruas itu ditaksir mencapai Rp1,2 triliun.
Adapun di PPU, Abdurahman menyoroti ruas Ambulu–Minung yang memerlukan peningkatan kualitas meskipun sudah diperbaiki. Ia meminta Pemprov Kaltim tidak lepas tangan setelah status jalan dianggap mantap.
“Pemerataan perhatian itu penting. Jangan sampai karena status jalan sudah bagus, lalu diabaikan begitu saja,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar proses perubahan status jalan non-provinsi bisa dipercepat. Jika belum memungkinkan, skema bankeu harus dimaksimalkan sebagai jalan tengah.
“Ini bukan sekadar aspirasi daerah pemilihan. Kita bicara soal kesiapan Kaltim sebagai beranda masa depan Indonesia,” tandasnya. (Adv/rk/le).
Posting Komentar