Teks foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti (istimewa)
SAMARINDA – Rencana pemerintah pusat menurunkan biaya ibadah haji mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, menilai wacana tersebut bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan momentum untuk memperbaiki tata kelola layanan haji, terutama bagi daerah-daerah di luar Jawa.
Menurut Damayanti, selama ini calon jemaah haji dari wilayah seperti Kalimantan Timur kerap menghadapi tantangan ganda: selain biaya tinggi, juga minimnya akses layanan langsung di daerah. Ia menekankan pentingnya desentralisasi layanan haji agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki ruang partisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan.
“Kita butuh layanan haji yang tidak hanya murah, tapi juga merata. Warga Kaltim punya hak yang sama untuk mendapat akses informasi, pembinaan, dan pendampingan yang layak,” ujarnya, Jumat (10/5/2025).
Menanggapi perbandingan ongkos haji antara Indonesia dan Malaysia, Damayanti menyebut hal tersebut sebagai sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berlaku. Ia mendukung penuh gagasan pembangunan perkampungan haji di Mekkah, namun menekankan bahwa langkah ini harus dibarengi pembenahan menyeluruh terhadap manajemen haji nasional.
“Kita butuh sistem yang transparan dan akuntabel. Bukan sekadar janji pengurangan biaya, tapi reformasi menyeluruh, termasuk pembentukan Badan Pengelola Haji yang profesional dan berpihak pada jemaah,” jelasnya.
Damayanti juga menyoroti lamanya masa tunggu calon haji di Indonesia yang bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun. Ia menilai bahwa sistem yang ada masih belum mampu memberikan keadilan dalam aspek pelayanan dan penyebaran informasi.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat, Damayanti mendorong agar ke depan kantor pelayanan haji dapat hadir lebih dekat dengan masyarakat, termasuk di tingkat kabupaten dan kota.
“Jangan lagi urusan haji ini hanya berputar di pusat. Daerah-daerah juga harus diberi ruang untuk berkontribusi dalam membangun sistem yang lebih inklusif,” tegasnya.
Ia pun berharap, komitmen Presiden Prabowo untuk menurunkan biaya haji dapat diikuti dengan langkah konkret yang menyentuh kebutuhan jemaah secara langsung, bukan sekadar wacana politik tahunan.
“Warga kita sudah menunggu terlalu lama, saatnya negara hadir secara nyata dan menyeluruh,” pungkasnya. (Adv/rk/le).
Posting Komentar