Teks foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi (istimewa).
SAMARINDA – Keluhan guru honorer swasta di Kalimantan Timur kembali mencuat. Banyak dari mereka belum menerima insentif yang dijanjikan pemerintah hingga pertengahan tahun berjalan. Kondisi ini pun menuai perhatian dari kalangan legislatif.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai lambatnya pencairan bantuan tersebut sangat disayangkan. Ia menyebut, insentif bukan sekadar bentuk bantuan finansial, tapi juga wujud penghargaan atas dedikasi para guru dalam dunia pendidikan, khususnya di lembaga swasta.
“Guru honorer ini sudah lama menjadi tulang punggung pendidikan di daerah. Mereka tidak bisa terus menunggu hak yang tak pasti,” ujarnya, Jumat (23/5/2025).
Darlis mengungkapkan, persoalan utama diduga terletak pada lemahnya sistem pendataan di tingkat daerah. Ketidaksesuaian data antara sekolah, dinas pendidikan, dan kementerian membuat proses verifikasi bantuan berjalan lamban. Akibatnya, pencairan insentif tersendat.
“Bukan soal anggaran, tapi soal kesiapan data. Kalau data tidak sinkron, pemerintah pusat pun tidak bisa memproses,” katanya.
Ia mendorong adanya pembenahan serius dalam hal koordinasi lintas instansi, termasuk peningkatan akurasi pelaporan dari satuan pendidikan swasta ke pemerintah daerah. Darlis juga menyarankan pemanfaatan sistem digital terintegrasi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi.
“Kita perlu sistem yang transparan, real-time, dan mudah diakses. Jangan sampai masalah berulang setiap tahun,” tegas politisi asal Kutai Kartanegara itu.
Selain memperbaiki mekanisme data, Darlis menekankan pentingnya komitmen politik dan keberpihakan anggaran terhadap kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN. Menurutnya, guru honorer swasta memiliki kontribusi besar dalam menjangkau wilayah-wilayah pendidikan yang tidak tercover sekolah negeri.
Komisi IV DPRD Kaltim, lanjutnya, akan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan instansi terkait lainnya guna mengurai hambatan yang terjadi.
“Kita ingin masalah ini segera selesai. Jangan tunggu sampai para guru turun ke jalan menuntut haknya. Pemerintah harus hadir lebih cepat,” pungkas Darlis. (Adv/rk/le).
Posting Komentar