Teks foto : Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis (istimewa).
SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, kembali menyoroti persoalan banjir yang terus menghantui Kota Samarinda. Ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor sebagai langkah mendasar dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung menahun tersebut.
Dalam pernyataannya, Jumat (23/5/2025), Ananda menyebut bahwa pendekatan sektoral yang selama ini dijalankan belum mampu meredam akar persoalan. Ia menilai penanganan yang dilakukan cenderung parsial dan belum menyentuh aspek fundamental seperti perencanaan terpadu dan pengelolaan tata ruang secara menyeluruh.
“Masalah banjir dan infrastruktur tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi menyeluruh, baik dari pemerintah kota, provinsi, pusat, maupun sektor swasta,” ujarnya.
Ia menambahkan, banyak program penanganan banjir yang berjalan tanpa koordinasi antarlembaga, sehingga dampaknya tidak maksimal dan terkesan jangka pendek. Padahal, Samarinda memiliki banyak titik rawan banjir yang memerlukan intervensi menyeluruh dan berkelanjutan, terutama dalam aspek drainase dan kawasan permukiman di bantaran sungai.
“Jika kita terus bertahan dengan proyek-proyek tambal sulam setiap tahun, maka permasalahan banjir hanya akan bergeser, bukan terselesaikan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih jauh, Ananda menilai Samarinda membutuhkan sebuah peta jalan pembangunan infrastruktur yang berbasis data, dengan pelaksanaan yang dikawal konsisten dari tahun ke tahun. Ia mendorong pemerintah agar tidak lagi berpikir dalam kerangka proyek tahunan, melainkan membangun visi jangka panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita perlu rencana jangka panjang yang terukur, yang tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tapi benar-benar diimplementasikan dengan pengawasan yang ketat,” tambahnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai motor penggerak sinergi lintas instansi. Menurutnya, Pemprov harus aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, hingga pihak swasta, terutama dalam hal penganggaran dan eksekusi di lapangan.
“Pemprov tidak boleh pasif. Koordinasi harus dijalankan secara proaktif, apalagi persoalan banjir ini menyangkut langsung dengan hajat hidup masyarakat,” ungkap Ananda.
Dengan laju pertumbuhan kota yang cepat serta dampak perubahan iklim yang makin terasa, Ananda meyakini bahwa solusi jangka panjang tidak akan tercapai tanpa kolaborasi nyata dan komitmen lintas sektor. Ia berharap momentum pembahasan pembangunan infrastruktur di Samarinda ke depan dapat menjadi titik tolak untuk menyusun pendekatan yang lebih strategis, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. (Adv/rk/le).
Posting Komentar