Teks foto : Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle (rk).
SAMARINDA - Pembahasan awal rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mulai digelar di lingkungan DPRD Kalimantan Timur. Namun, langkah strategis ini tercoreng oleh absennya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang dinilai menghambat jalannya diskusi mendalam soal arah fiskal daerah ke depan.
Rapat digelar Komisi II DPRD Kaltim bersama Bapenda dan BPKAD pada Rabu (28/5/2025) di Gedung E DPRD. Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, memimpin langsung agenda tersebut, didampingi anggota lain seperti Sapto Setyo Pramono, Abdul Giaz, Firnadi Ikhsan, dan Guntur.
“Kami datang dengan harapan bisa memetakan capaian pendapatan, mengukur efektivitas kebijakan, sekaligus mulai merumuskan strategi tahun anggaran berikutnya. Tapi, ketidakhadiran Kepala Bapenda jelas jadi ganjalan serius,” tegas Sabaruddin.
Menurutnya, tanpa kehadiran pimpinan utama instansi pengelola pendapatan, sejumlah isu krusial tidak dapat dikupas secara komprehensif. Padahal, APBD merupakan instrumen utama pembangunan daerah, yang harus disusun berdasarkan informasi dan proyeksi yang akurat.
“Pendapatan daerah adalah fondasi belanja publik. Kalau kita tidak tahu jelas sumber dan potensi yang bisa digali, bagaimana kita bisa merancang program yang efektif?” sambungnya.
Sabaruddin juga menyinggung pentingnya sinkronisasi kerja antarkomisi dalam proses awal penyusunan APBD. Ia berharap seluruh komisi DPRD mulai bergerak sejak pertengahan tahun agar tidak terburu-buru di akhir.
“Komisi II sudah mulai, tapi idealnya seluruh komisi DPRD juga menyiapkan pembahasan dari sekarang. Ini bukan soal rutinitas, tapi soal kualitas belanja daerah,” katanya.
Ia mengingatkan, proses perencanaan anggaran harus mengedepankan transparansi dan kehadiran aktif OPD teknis, terutama kepala dinas atau badan, bukan hanya perwakilan staf.
“Kalau yang datang bukan pengambil keputusan, maka banyak jawaban penting tidak bisa kita dapat. Itu artinya kita menyusun APBD dengan data yang setengah matang,” ujar politisi dari Fraksi Gerindra itu.
Komisi II sendiri menyatakan komitmen untuk tetap mengawal jalannya tahapan perencanaan dan evaluasi anggaran secara ketat. Tujuannya jelas: memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan oleh Pemprov benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata. (Adv/rk/le).
Posting Komentar