Teks foto : Anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi (istimewa).
SAMARINDA – Gangguan akses di Jalan Poros Batuah, Loa Janan, Kutai Kartanegara, yang terdampak bencana longsor, menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, menyebut kondisi ini sebagai sinyal darurat yang perlu ditanggapi cepat dan terpadu oleh pemerintah provinsi maupun pusat.
Menurut Reza, kerusakan jalan yang berstatus jalur nasional ini telah memicu terganggunya mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dari dan menuju Samarinda, Kukar, dan daerah sekitarnya. Ia menegaskan pentingnya langkah koordinatif lintas instansi untuk segera memulihkan konektivitas.
“Putusnya akses di Batuah ini bukan hanya soal teknis jalan, tapi menyangkut rantai logistik dan aktivitas sosial-ekonomi ribuan warga. Kami mendorong agar ada konsolidasi lintas pemerintah – dari Dishub, Dinas PUPR-Pera, BBPJN hingga Kementerian PUPR,” tegas Reza, Senin (19/5/2025).
Komisi III, lanjutnya, sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak Kementerian PUPR melalui BBPJN Kaltim. Upaya ini bertujuan agar pemerintah pusat terlibat aktif dalam menyusun desain teknis permanen penanganan ruas terdampak, termasuk kemungkinan pembuatan sistem drainase baru dan penguatan kontur tanah.
Reza menegaskan bahwa hasil kajian sementara dari tim geologi Universitas Mulawarman menunjukkan bahwa pergerakan tanah ini murni disebabkan oleh kondisi alam—tanah labil dan intensitas curah hujan tinggi—dan bukan karena aktivitas pertambangan, sebagaimana sempat dikhawatirkan warga.
“Setelah kami cek ke lapangan dan berdiskusi dengan kepala desa, ternyata memang faktor geologis yang dominan. Ini penting untuk diketahui publik agar tidak muncul spekulasi keliru,” jelasnya.
Selain perbaikan utama, Reza juga menyoroti perlunya penguatan infrastruktur alternatif. Dengan pengalihan arus melalui jalur pesisir seperti Samboja dan Muara Jawa, ia minta Dinas Perhubungan bersiaga menghadapi lonjakan kendaraan, serta memperketat pengawasan terhadap truk ODOL (Over Dimension Overload) yang rentan merusak jalan.
Lebih jauh, Reza menjalin komunikasi politik melalui jalur Fraksi Gerindra di DPR RI, guna mendorong dukungan tambahan dari Komisi V DPR RI. Ia berharap peran legislatif pusat bisa mempercepat perhatian dan bantuan dari Kementerian PUPR.
“Jalur ini vital bagi Kaltim, maka pendekatannya tidak bisa setengah hati. Harus ada gotong royong antara pusat dan daerah untuk segera mengatasi ini secara permanen,” tutupnya. (Adv/rk/le).
Posting Komentar