Teks foto : Anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi (istimewa).
SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menekankan pentingnya memperkuat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bina Marga sebagai ujung tombak respons infrastruktur jalan. Ia menilai, selama ini UPTD bekerja di garis depan, namun tidak dibarengi dengan dukungan anggaran yang sepadan.
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai rapat kerja antara Komisi III DPRD Kaltim dan Bidang Bina Marga Dinas PUPR-Pera, Senin (19/5/2025), yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
“UPTD ini seperti tim pertama yang datang saat jalan rusak, longsor, atau ada kondisi darurat. Tapi kemampuan mereka sangat terbatas karena anggaran yang minim,” kata Reza.
Menurutnya, pembahasan anggaran tidak boleh hanya terpaku pada proyek-proyek besar, melainkan juga harus memberi ruang bagi unit-unit yang berperan langsung di lapangan. Reza menyebut, kondisi ruas jalan provinsi di Kaltim memang sudah cukup baik—dengan capaian sekitar 82 persen jalan dalam kondisi mantap. Namun, potensi kerusakan bisa muncul kapan saja, terutama karena cuaca ekstrem dan aktivitas kendaraan berat.
“Respons cepat adalah kunci. Jangan sampai karena dana tidak cukup, perbaikan kecil jadi molor dan berubah jadi kerusakan besar,” tegasnya.
Ia juga menyinggung beberapa ruas jalan yang masuk kategori prioritas penanganan, seperti Jalan HM Ardan (Ring Road) dan Jalan Nusyirwan Ismail di Samarinda. Ruas-ruas ini kerap menjadi jalur vital bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Reza menyampaikan bahwa DPRD akan mendorong peningkatan anggaran operasional UPTD dalam pembahasan APBD tahun depan, agar perangkat teknis ini bisa bekerja lebih efektif dan tidak hanya mengandalkan dana darurat yang jumlahnya terbatas.
“Pembangunan infrastruktur bukan cuma soal pembangunan baru. Merawat dan memperbaiki itu juga bentuk pelayanan publik yang nyata,” tandasnya. (Adv/rk/le).
Posting Komentar