Teks foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (istimewa).
SAMARINDA – Fenomena kekerasan dan perundungan di kalangan pelajar makin menjadi perhatian serius, tak terkecuali Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menilai masalah ini harus segera ditangani dengan kebijakan yang efektif dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Hasanuddin menyampaikan bahwa kasus perundungan terjadi di berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari siswa SD hingga SMP, bahkan sering terjadi di dalam lingkungan sekolah saat jam pelajaran.
“Kita perlu duduk bersama Dinas Pendidikan Provinsi untuk mencari solusi yang tepat agar perundungan ini tidak meluas,” ujarnya usai mengikuti kegiatan DPRD, Jumat (23/5/2025).
Menurut Hasanuddin, masalah perundungan bukan hanya persoalan lokal Kaltim, tetapi juga menjadi isu nasional. Oleh sebab itu, pendekatan komprehensif dan kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan.
Ia mencontohkan program “Barak” yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Edi Mulyadi, sebagai salah satu langkah intervensi terhadap pelaku perundungan. Meski begitu, Hasanuddin menilai program serupa harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal Kaltim.
Hingga kini, DPRD Kaltim belum menerima laporan resmi maupun aspirasi dari sekolah, organisasi masyarakat, atau orang tua mengenai kasus perundungan. Hal ini menyebabkan pembahasan mendalam di parlemen belum dapat dilakukan.
“Pembahasan khusus memang masih harus menunggu laporan resmi karena ranahnya ada di komisi terkait,” terang Hasanuddin.
Untuk itu, DPRD membuka ruang bagi masyarakat, organisasi, dan orang tua untuk menyampaikan masukan yang dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pencegahan perundungan.
“Kita berharap Pemprov Kaltim, melalui Gubernur, dapat segera merumuskan program yang tepat dan efektif untuk mengatasi perundungan,” pungkasnya. (Adv/rk/le)
Posting Komentar