Teks foto : Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana (istimewa).
SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, mewanti-wanti Pemerintah Provinsi agar tidak terburu-buru menjalankan program pendidikan gratis “GratisPol” tanpa perhitungan anggaran yang matang.
Menurutnya, program ini sangat potensial membantu warga kurang mampu, namun bisa gagal total jika tidak didukung dengan perencanaan keuangan yang realistis.
“Kalau anggarannya asal-asalan, bisa kewalahan. Jumlah penerima bisa melonjak tiap tahun. Kalau tak siap, program bisa berhenti di tengah jalan,” tegas Yenni.
Ia mencontohkan, penerima manfaat yang awalnya 100 orang bisa melonjak jadi 300, bahkan lebih. Tanpa skenario anggaran jangka panjang, risiko pembengkakan beban sangat besar.
DPRD, kata Yenni, belum menerima rincian teknis anggaran program tersebut. Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada peluncuran, tapi juga menjaga agar program ini benar-benar berkelanjutan.
“Kita di DPRD siap mendukung. Tapi tolong beri kami hitungan yang jelas. Ini bukan soal seremonial, tapi komitmen jangka panjang,” katanya.
Yenni juga menyoroti pentingnya data penerima yang valid. Ia mengingatkan, bantuan semacam ini harus tepat sasaran dan tidak boleh jatuh ke tangan yang salah.
“Verifikasi harus ketat. Jangan sampai yang seharusnya dibantu malah terlewat, sementara yang mampu justru menikmati fasilitas gratis,” ujarnya.
Ia berharap DPRD dilibatkan sejak awal dalam penyusunan teknis dan mekanisme GratisPol agar sinergi antara legislatif dan eksekutif lebih kuat, serta mencegah miskomunikasi yang bisa menghambat pelaksanaan.
“Program ini bagus. Tapi bagus saja tidak cukup. Harus ada hitung-hitungan yang kuat agar benar-benar bisa jalan sampai akhir,” pungkasnya. (Adv/rk/Le).
Posting Komentar