Teks foto : Ilustrasi banjir di Balikpapan (istimewa).
SAMARINDA - Penanganan banjir di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2029. Dalam forum Musrenbang yang digelar pekan ini, DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi berbasis data dalam pengelolaan anggaran penanggulangan banjir.
Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Balikpapan, Yusuf Mustafa, menegaskan bahwa persoalan banjir bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal tata kelola anggaran yang harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami mencermati ada sejumlah titik yang memang sudah menunjukkan perbaikan, dan itu patut diapresiasi. Tapi publik juga perlu tahu: berapa sebenarnya dana yang sudah dikucurkan, dan apa hasil nyatanya di lapangan?” kata Yusuf dalam sesi diskusi Musrenbang.
Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran bukan sekadar formalitas administratif, tapi bagian dari akuntabilitas publik. Yusuf meminta pemerintah kota maupun provinsi menyajikan laporan yang lebih terbuka soal progres fisik dan serapan anggaran yang sudah dilakukan dalam program pengendalian banjir.
“Balikpapan ini kota besar, wajah terdepan Kalimantan Timur. Jika kita bicara transformasi daerah, maka banjir adalah indikator awal tata kelola yang harus dibenahi,” tegasnya.
Yusuf juga membuka ruang dukungan legislatif jika ternyata alokasi anggaran yang tersedia selama ini belum mencukupi. Ia menyebutkan, koordinasi lintas fraksi dan antarlembaga siap dilakukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini.
“Kalau persoalannya di anggaran, mari kita cari solusinya bersama. Tapi jangan sampai ada dana besar, namun hasilnya tidak terukur,” ujarnya.
Ia juga menyinggung momentum politik dengan terpilihnya Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang berasal dari Balikpapan. Menurutnya, ini menjadi peluang untuk mendorong program prioritas yang lebih terfokus bagi kota tersebut.
“Sekarang saatnya kita bergerak lebih cepat. Ada sepuluh wakil rakyat dari Balikpapan di DPRD Kaltim yang siap mengawal isu banjir ini sebagai agenda utama,” pungkas Yusuf.
Melalui pendekatan berbasis data dan pengawasan terbuka, DPRD Kaltim berharap upaya pengendalian banjir di Balikpapan tak lagi bersifat jangka pendek, melainkan menjadi solusi berkelanjutan yang melibatkan warga, pemerintah, dan legislatif secara bersama. (Adv/rk/le).
Posting Komentar