Teks foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Himawan (rk).
SAMARINDA - Di tengah gegap gempita pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), suara kritis muncul dari DPRD Kalimantan Timur. Legislator Komisi IV, Fadly Himawan, menegaskan pentingnya memastikan masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton dalam transformasi besar yang sedang berlangsung.
Menurut Fadly, proyek IKN seharusnya tidak hanya mengubah lanskap fisik Kalimantan Timur, tetapi juga memperkuat posisi warga setempat sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi baru.
“Yang kita khawatirkan adalah warga lokal hanya menjadi penonton dalam rumahnya sendiri. Negara harus hadir, bukan hanya dengan bangunan pencakar langit, tapi juga dengan strategi pemberdayaan yang menyentuh langsung rakyat,” ujar Fadly, Sabtu (1/6/2025).
Ia menyoroti belum adanya langkah terintegrasi yang benar-benar menjawab kebutuhan lapangan kerja, akses pelatihan, serta dukungan ekonomi untuk pelaku UMKM dan tenaga kerja lokal.
Fadly menyebutkan bahwa pembangunan IKN telah menciptakan gelombang baru migrasi tenaga kerja dari luar daerah. Jika tidak diantisipasi, hal ini bisa menimbulkan ketimpangan sosial yang tajam.
“Bayangkan kalau ribuan orang dari luar masuk, sementara masyarakat kita tidak diberi pelatihan atau modal. Maka yang terjadi bukan kesejahteraan, tapi kecemburuan sosial,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk merancang kebijakan afirmatif—mulai dari kuota tenaga kerja lokal, insentif bagi pelaku usaha daerah, hingga kolaborasi pelatihan antara BUMN dan masyarakat.
“Pembangunan ini harus terasa bagi warga sekitar, bukan hanya investor atau kontraktor besar. Jangan sampai IKN jadi simbol kemajuan, tapi meninggalkan luka sosial di belakangnya,” tambah Fadly.
Sebagai anggota DPRD Kaltim, Fadly menyatakan komitmennya untuk mengawal agar proyek nasional ini benar-benar menyatu dengan kepentingan rakyat Kaltim, terutama mereka yang tinggal di kawasan penyangga IKN seperti Kutai Kartanegara dan Samboja.
“Kita bukan menolak pembangunan. Tapi kami ingin pembangunan ini berkeadilan, berpihak, dan memberi ruang hidup yang layak bagi masyarakat lokal,” tutupnya.(Adv/Rk/Le).
Posting Komentar