DPRD Kaltim Ingatkan Risiko Krisis Ekonomi Pascatambang: Sektor Baru Masih Mandek

Teks foto : Ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltim, Agus Suwandy (rk).


SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur mewanti-wanti ancaman ketahanan ekonomi jangka panjang jika pemerintah daerah tak segera menggeser fokus dari ketergantungan pada sektor tambang dan migas. Dalam laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur 2024, DPRD menyebut pembangunan ekonomi Kaltim belum lepas dari model lama yang rapuh dan tak berkelanjutan.


“Angka pertumbuhan kita memang tinggi secara statistik, tapi terlalu bertumpu pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ini bukan fondasi ekonomi masa depan,” tegas Ketua Pansus, Agus Suwandy, dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Rabu (11/6/2025).


Pansus mencatat pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2024 sebesar 6,17 persen melampaui rata-rata nasional. Namun, komponen utama PDRB masih didominasi sektor Pertambangan, Industri Pengolahan, dan Konstruksi. Sementara sektor-sektor alternatif, seperti pertanian modern, ekonomi kreatif, hingga pariwisata, hanya tumbuh stagnan.


“Tanpa langkah besar keluar dari pola ini, kita akan terjebak dalam ekonomi ekstraktif. Dan ketika sumber daya itu habis, kita bisa masuk masa krisis,” kata Agus.


Ia juga mengungkap ketimpangan pembangunan antarwilayah sebagai gejala lain dari pola ekonomi yang tak merata. Kota Bontang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,51 persen, sedangkan Penajam Paser Utara (PPU) melonjak drastis hingga 30,68 persen.


“Pertumbuhan seperti ini menciptakan ketimpangan baru. Ini bukan pembangunan yang inklusif,” ujarnya.


Lebih dari sekadar menyampaikan kritik, DPRD mendesak pemerintah untuk segera menguatkan strategi transisi ekonomi. Mereka mendorong penguatan sektor hijau, industri kreatif, serta hilirisasi pertanian dan perikanan berbasis teknologi.


“Kita perlu perencanaan serius untuk masa pascatambang. Jangan hanya berpikir tentang eksploitasi hari ini, tapi bagaimana kita berdiri saat tambang tidak lagi menjadi andalan,” lanjut politisi yang juga anggota Komisi II itu.


Dalam laporan akhir Pansus LKPj, DPRD juga meminta agar pemerintah tidak lagi menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Fokus ke depan harus diarahkan pada pemerataan, daya tahan ekonomi, dan keberlanjutan sosial.


“Kalau kita hanya mengejar angka, kita bisa kehilangan arah. Yang kita butuhkan adalah ketangguhan dan keadilan ekonomi di seluruh wilayah Kaltim,” tutup Agus. (Adv/Rk/Le).


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama