Teks foto : Sekretaris Fraksi Demokrat-PPP, Nurhadi (istimewa).
SAMARINDA, Prediksi.co.id - Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya memasukkan dimensi keadilan sosial secara eksplisit dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029. Mereka mendorong agar pembangunan lima tahun ke depan tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaltim.
Dalam pandangan umumnya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025), Sekretaris Fraksi Demokrat–PPP, Nurhadi Saputra, menyebut bahwa RPJMD perlu memperkuat fondasi hukumnya dalam menjamin hak atas kesejahteraan.
“RPJMD harus menambahkan sandaran hukum yang lebih eksplisit terkait keadilan hak mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltim,” ujar Nurhadi.
Ia menilai, dimensi keadilan sosial kerap luput dalam dokumen perencanaan yang terlalu teknokratis. Padahal, pembangunan seharusnya berpijak pada prinsip pemerataan manfaat dan akses yang setara bagi semua golongan.
Tak hanya itu, Demokrat–PPP juga menyoroti arah kebijakan pendidikan yang dinilai strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mereka memberikan dukungan penuh terhadap program pendidikan gratis, termasuk rencana pembiayaan kuliah di jenjang politeknik yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim.
Namun, Nurhadi mengingatkan agar kebijakan afirmatif di bidang pendidikan tidak semata-mata menyasar kelompok miskin atau terpinggirkan. Menurutnya, pendekatan yang terlalu sempit bisa menimbulkan ketimpangan baru.
“Kebijakan afirmatif harus menyasar seluruh warga, karena pendidikan adalah hak dasar manusia. Jangan dibatasi hanya pada masyarakat miskin. Semua warga Kaltim berhak mendapatkan akses yang sama,” tegasnya.
Lebih jauh, Demokrat–PPP juga menilai bahwa RPJMD tidak boleh berhenti pada tataran naratif atau normatif. Dokumen tersebut harus segera diturunkan ke dalam strategi konkret dan langkah pelaksanaan yang terukur agar bisa dievaluasi secara objektif.
“RPJMD ini tidak boleh hanya bersifat teoritik dan normatif, tapi benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat Kaltim. Program yang sudah disusun harus diikuti strategi dan langkah nyata di lapangan,” ujarnya.
Fraksi Demokrat–PPP menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tidak terjebak dalam simbolik birokrasi, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar