Teks foto : Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi (istimewa).
SAMARINDA - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti ketimpangan wilayah sebagai masalah mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Khususnya keprihatinan atas dominasi lima daerah dalam struktur ekonomi Kaltim.
“Sebanyak 80 persen aktivitas ekonomi masih terpusat di Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Sementara kabupaten seperti Mahakam Ulu nyaris tak berkontribusi signifikan,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, Rabu (4/6/2025).
Menurutnya, situasi tersebut menunjukkan belum meratanya hasil pembangunan dan lemahnya akses infrastruktur di daerah-daerah pinggiran. Fraksi Gerindra pun mendesak agar Pemprov Kaltim mempercepat pemerataan infrastruktur, terutama jalan, jembatan, irigasi, bendungan, serta sistem pengendali banjir.
“Kalau infrastruktur tetap timpang, maka potensi ekonomi di wilayah tertinggal tidak akan pernah tumbuh,” tegas Reza.
Selain aspek fisik, Fraksi Gerindra juga menyoroti lemahnya reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Kaltim. Reza menyebut bahwa indeks reformasi birokrasi justru mengalami fluktuasi dan bahkan penurunan, padahal semestinya menjadi tolok ukur peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kami mendorong agar peta jalan reformasi birokrasi disosialisasikan secara menyeluruh hingga ke level perangkat daerah, dan ada evaluasi rutin atas pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun,” ujarnya.
Fraksi Gerindra menilai, pembenahan birokrasi dan pemerataan pembangunan wilayah harus berjalan seiring agar pembangunan di Kaltim benar-benar inklusif dan berkeadilan.
Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah sekaligus menegaskan bahwa seluruh catatan dan masukan akan dibawa ke pembahasan lanjutan oleh panitia khusus (pansus) DPRD. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar