Teks foto : Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah (istimewa).
SAMARINDA - Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa program unggulan Gratis Semua Pola (Gratispol) harus dijalankan secara serius dan bukan sekadar menjadi jargon populis belaka. Program yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur digital, hingga keagamaan itu dinilai punya potensi besar untuk mendorong keadilan sosial di Kaltim asal dikelola dengan basis regulasi dan implementasi yang solid.
“Program ini menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat. Tapi tidak boleh berhenti di seremoni atau hanya bagus di atas kertas. Harus benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat luas,” kata juru bicara Fraksi Golkar, Syarifatul Syadiah, Selasa (10/6/2025).
Golkar menilai, hadirnya program seperti gratis sekolah hingga S3, gratis berobat, seragam sekolah, internet desa, hingga gratis umrah dan administrasi kepemilikan rumah, merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab tantangan pemerataan pembangunan di wilayah seluas 15,3 juta hektare ini.
Namun, Fraksi Golkar menekankan tiga hal mendasar yang harus dipenuhi agar program ini tidak gagal sasaran:
Pertama, kepastian hukum. Golkar mendesak agar Gratispol didukung oleh peraturan daerah atau setidaknya peraturan gubernur yang kuat. Tanpa payung hukum yang jelas, pelaksanaan di lapangan berisiko tidak terukur, tidak akuntabel, dan menimbulkan kesenjangan layanan.
Kedua, sosialisasi massif. Minimnya pemahaman masyarakat bisa menimbulkan persepsi keliru dan memicu resistensi. Fraksi Golkar mendorong pemerintah provinsi agar gencar melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat desa dan pelosok agar hak-hak layanan bisa diakses optimal.
Ketiga, keadilan distribusi. Program harus berorientasi pada kelompok masyarakat rentan dan daerah tertinggal. Golkar menekankan bahwa azas keberpihakan harus menjadi roh utama dari pelaksanaan Gratispol agar anggaran publik tidak mubazir atau salah sasaran.
Fraksi Golkar juga mengaitkan program Gratispol dengan kesiapan Kalimantan Timur sebagai tuan rumah Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut mereka, kebijakan afirmatif seperti ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal agar tidak terpinggirkan di tengah arus pembangunan nasional.
“Gratispol harus menjadi simbol keberpihakan nyata. Bukan hanya program pencitraan, tapi kebijakan yang membentuk daya saing masyarakat Kaltim di masa depan,” pungkasnya. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar