Teks foto : Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis (istimewa).
SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa program pendidikan gratis atau Gratispol bukan hanya soal besaran anggaran, tapi juga kekuatan regulasi yang menjadi fondasinya. Hal ini disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemprov Kaltim dan sejumlah perwakilan perguruan tinggi, Selasa (10/6/2025).
Menurut Emira, draf Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum Gratispol saat ini masih dalam proses asistensi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tanpa dasar hukum yang kuat, ia khawatir program akan menimbulkan persoalan administratif dan tumpang tindih kewenangan.
“Kalau regulasinya lemah, pelaksanaan di lapangan bisa kacau. Kita ingin Gratispol jadi program berkelanjutan, bukan sekadar janji populis,” tegasnya.
Dari sisi anggaran, Pemprov telah mengusulkan Rp185 miliar dalam APBD Perubahan 2025. Namun angka tersebut masih sebatas untuk mahasiswa baru. Mulai 2026, beban fiskal diproyeksikan melonjak tajam hingga Rp1,3 triliun per tahun, mencakup seluruh mahasiswa aktif.
Total kebutuhan anggaran hingga 2030 diperkirakan menyentuh Rp1,5 triliun. Emira mengingatkan bahwa program besar seperti ini harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.
“Kami di DPRD mendukung, tapi fiskal kita juga harus realistis. Jangan sampai pembiayaan pendidikan mengorbankan sektor strategis lainnya,” ujarnya.
Selain anggaran dan regulasi, Emira juga menyoroti batas kewenangan Pemprov, yang hanya mencakup pendidikan menengah dan luar biasa. Sementara banyak mahasiswa penerima Gratispol berada di tingkat perguruan tinggi, yang menjadi kewenangan pusat.
Soal kemungkinan pergeseran anggaran akibat efisiensi belanja, Emira menyebut belum ada keputusan. Namun ia membuka ruang diskusi lanjutan jika situasi fiskal memungkinkan.
“Masih bisa dibahas lebih lanjut. Tapi kita harus pastikan setiap rupiah tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban jangka panjang,” pungkasnya. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar