Fraksi Golkar: RPJMD Kaltim Harus Jadi Jawaban Strategis atas Kehadiran IKN

Teks foto : Juru Bidara Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah (istimewa).

SAMARINDA - Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029 harus dirancang sebagai dokumen strategis yang selaras dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka menilai, IKN bukan sekadar kebanggaan nasional, melainkan momentum historis untuk mempercepat transformasi pembangunan daerah.

“RPJMD tidak boleh sekadar formalitas. Ia harus jadi peta jalan yang menjawab tantangan dan mengoptimalkan peluang dari IKN,” tegas juru bicara Fraksi Golkar Syarifatul Syadiah, Selasa (10/6/2025).

Golkar memetakan sembilan peluang strategis yang muncul dari kehadiran IKN di Kalimantan Timur. Pertama, pertumbuhan ekonomi melalui arus investasi baru yang masuk ke sektor properti, logistik, dan transportasi. Kedua, pemberdayaan UMKM lokal yang bisa mengisi rantai pasok kebutuhan IKN.

Peluang ketiga adalah pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, mengingat posisi IKN sebagai kota masa depan yang menarik wisatawan nasional maupun internasional. Sementara keempat, percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga seperti PPU, Kukar, Balikpapan, dan Samarinda.

Peluang kelima adalah peningkatan kebutuhan tenaga kerja lintas sektor yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi SDM lokal. Keenam, momen ini bisa dimanfaatkan untuk mendiversifikasi ekonomi Kaltim dari sektor ekstraktif ke industri ramah lingkungan.

Selain itu, Golkar menilai kehadiran IKN akan mendorong digitalisasi pemerintahan dan reformasi birokrasi, terutama melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ini peluang ketujuh yang harus diantisipasi dalam perencanaan provinsi.

Dua peluang terakhir adalah penguatan agenda lingkungan hidup dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, sejalan dengan konsep forest city yang diusung IKN.

“Semua peluang itu hanya bisa diwujudkan jika RPJMD disusun dengan visi yang komprehensif, adaptif, dan berbasis kolaborasi antarwilayah,” lanjutnya.

Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara Pemprov Kaltim, kabupaten/kota, dan Otorita IKN, agar transformasi pembangunan tidak berjalan sektoral atau terputus.

“Kuncinya satu: RPJMD harus menjadi alat kendali pembangunan lintas sektor dan bukan sekadar daftar program,” pungkasnya.(adv/rk/le).