Teks foto : Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kaltim, Sulasih (istimewa).
SAMARINDA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur menilai program pendidikan gratis yang digaungkan Pemerintah Provinsi Kaltim belum sepenuhnya menjawab tantangan utama pembangunan SDM, yaitu keterkaitan dengan dunia kerja. Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Sulasih, dalam pandangan fraksi terhadap arah kebijakan pembangunan SDM Kaltim lima tahun ke depan.
Menurut Sulasih, pendidikan gratis untuk seluruh jenjang mulai SMA hingga perguruan tinggi S3 adalah langkah strategis, namun tak cukup jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang menjamin lulusan bisa terserap ke lapangan kerja.
“Yang dibutuhkan bukan hanya akses belajar gratis, tapi kepastian bahwa ilmu yang mereka dapatkan bisa digunakan untuk hidup layak. Kita tidak ingin menghasilkan lulusan yang berakhir sebagai pengangguran terdidik,” ujar Sulasih, Selasa (10/6/2025).
Ia menyoroti realitas bahwa banyak lulusan sarjana di Kaltim masih kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensi. Hal ini menurutnya menunjukkan belum adanya jembatan konkret antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia industri.
Fraksi PKB juga mempertanyakan strategi pemerintah dalam mengaitkan program pendidikan gratis dengan agenda prioritas pembangunan daerah, terutama dalam konteks “Trisula Pembangunan” yang menjadi pijakan perencanaan Pemprov Kaltim.
“Visi pembangunan SDM seharusnya tak berdiri sendiri. Harus sinkron dengan agenda ketenagakerjaan, pembukaan industri baru, dan kerja sama pendidikan dengan dunia usaha,” tegasnya.
PKB mendesak agar Pemprov Kaltim mengintegrasikan program pendidikan dengan pembinaan keterampilan berbasis industri, pelatihan vokasional, serta perluasan akses magang dan kerja sama perguruan tinggi dengan sektor swasta.
“Kalau tidak disambungkan secara konkret, maka pendidikan gratis ini hanya akan jadi angka di laporan, bukan solusi bagi masa depan generasi emas Kaltim,” pungkas Sulasih. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar