Teks foto : Suasana rapat paripurna ke-16 DPRD Kaltim (rk).
SAMARINDA, Prediksi.co.id- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 harus lebih dari sekadar pedoman teknokratik. Fraksi ini mendorong agar dokumen tersebut juga mengedepankan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Pernyataan itu disampaikan Bendahara Fraksi PKS, La Ode Nasir, dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung B, Senin (2/6/2025). Ia menyampaikan apresiasi atas langkah awal penyusunan RPJMD yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, namun sekaligus memberi sejumlah catatan penting.
“RPJMD ini harus menjadi dokumen yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan antarwilayah, pelestarian lingkungan, serta mencakup peningkatan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan,” tegas La Ode.
PKS menekankan bahwa tantangan utama pembangunan di Kaltim bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana memastikan hasil pembangunan dirasakan merata oleh masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di tengah tekanan eksploitasi sumber daya alam.
Sebagai provinsi yang kaya akan kekayaan alam, Kaltim menghadapi dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Fraksi PKS pun menilai bahwa RPJMD ke depan harus mengedepankan pendekatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan sebagai arus utama kebijakan.
“Prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau harus menjadi mainstream dalam seluruh sektor, termasuk pengendalian perubahan iklim, rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah, dan perlindungan keanekaragaman hayati,” ujarnya.
La Ode juga mengingatkan bahwa penyusunan RPJMD bukan sekadar pemenuhan aturan administratif, tetapi merupakan perwujudan komitmen Pemprov terhadap mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Fraksi PKS berharap seluruh proses pembahasan RPJMD ke depan akan berjalan serius dan berorientasi pada kebermanfaatan langsung bagi rakyat Kaltim, bukan hanya memenuhi formalitas penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar