Teks foto : Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Andi Afif Rayhan Harun (istimewa).
SAMARINDA - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur menilai postur belanja daerah selama tahun anggaran 2024 belum berpihak pada rakyat kecil dan tidak cukup agresif dalam menyambut hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka menyebut sejumlah program sosial mandek di tengah tingginya sisa anggaran pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, menegaskan bahwa tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2,59 triliun menunjukkan lemahnya serapan dan minimnya keberanian eksekusi program prioritas.
“Ini bukan sekadar angka. SiLPA sebesar itu artinya banyak program yang tidak jalan, padahal rakyat menunggu bantuan nyata,” ujar Afif dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Ia menyoroti salah satu program krusial seperti bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang hingga kini belum memberikan dampak signifikan. Menurutnya, program tersebut harus dilaporkan secara transparan, termasuk sumber pembiayaan dari CSR swasta maupun dana APBD.
“Data harus terbuka. Kita perlu tahu berapa rumah yang sudah diperbaiki, dan bagaimana kualitas pelaksanaannya,” kata Afif.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan anggaran untuk kegiatan riset pembangunan. Mereka meminta agar Pemprov Kaltim menggandeng perguruan tinggi lokal dalam menyusun riset yang konkret dan dapat diimplementasikan langsung dalam kebijakan publik.
“Riset itu bukan formalitas. Harus ada hasil yang bisa dijadikan dasar perencanaan jangka panjang,” tegasnya.
Dalam konteks pembangunan IKN, Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya pemerintah provinsi hadir lebih aktif sebagai mitra strategis Otorita IKN. Salah satunya melalui penyiapan tenaga kerja lokal yang bersertifikat dan terlatih agar bisa bersaing dalam transformasi wilayah ke depan.
“Jangan sampai IKN dibangun, tapi masyarakat Kaltim hanya jadi penonton. Siapkan pelatihan dan program pemberdayaan sejak sekarang,” tambahnya.
Gerindra turut menyoroti lemahnya pengawasan internal pemerintah atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fraksi meminta agar tindak lanjut rekomendasi BPK dilakukan sistematis, bukan sekadar laporan formal.
Menutup pandangan fraksinya, Afif mengingatkan agar laporan pertanggungjawaban keuangan daerah disusun dengan standar akuntabilitas tinggi, karena akan menjadi bahan evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
“Tata kelola kita tidak bisa lagi setengah hati. Harus profesional, tertib, dan berpihak,” pungkasnya. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar