teks foto : Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kaltim, Subandi (istimewa).
SAMARINDA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menyoroti lemahnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber kemandirian fiskal. Dalam pandangan umum fraksinya di Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025), PKS mendesak reformasi menyeluruh agar BUMD tak lagi menjadi beban dalam postur keuangan daerah.
“BUMD mestinya jadi motor penggerak PAD, bukan sekadar entitas bisnis yang mengandalkan suntikan modal tanpa hasil. Ini saatnya dilakukan audit menyeluruh, baik kinerja maupun model bisnisnya,” tegas Juru Bicara Fraksi PKS, Subandi.
Dalam forum yang membahas Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 itu, Subandi menilai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah masih jauh dari harapan. Padahal keberadaannya dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Kaltim terhadap sektor migas dan batu bara.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada sumber daya yang makin menipis. BUMD harus menjadi ujung tombak diversifikasi ekonomi. Tapi kenyataannya, kontribusinya ke kas daerah hampir tidak terasa,” lanjutnya.
PKS menilai perlu ada evaluasi terhadap tata kelola, kompetensi manajerial, dan arah bisnis BUMD agar sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan. Menurut Subandi, tidak sedikit BUMD yang berjalan tanpa target yang jelas, bahkan belum mampu menyetor dividen secara signifikan.
“Kalau tidak bisa mencetak laba, apalagi berdampak ke masyarakat, untuk apa kita terus gelontorkan modal?” kritik legislator dari daerah pemilihan Samarinda itu.
PKS juga mengusulkan agar pembinaan BUMD tidak hanya dilakukan oleh Biro Ekonomi, tapi melibatkan pihak profesional dan independen, termasuk dalam penentuan direksi. Mereka mendorong seleksi transparan dan berbasis kompetensi, bukan semata kepentingan politik.
“Kita ingin BUMD dikelola seperti perusahaan beneran. Harus ada standar kinerja dan pertanggungjawaban yang jelas. Kalau terus dikelola dengan cara lama, jangan heran kalau PAD kita stagnan,” ujarnya.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, dihadiri para wakil ketua, 39 anggota dewan, dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud selaku pihak eksekutif.
Subandi menutup pandangannya dengan mengajak seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, untuk menjadikan reformasi BUMD sebagai agenda strategis menuju kemandirian fiskal dan transformasi ekonomi daerah. (Adv/Rk/Le).
Posting Komentar