Teks foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry (istimewa).
SAMARINDA - Pemerataan akses pendidikan menengah atas di Kalimantan Timur (Kaltim) masih terganjal kendala klasik yang belum tuntas: ketiadaan lahan untuk pembangunan sekolah baru. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyebut persoalan ini tak bisa diselesaikan sepihak oleh pemerintah provinsi.
“Sering kali bukan anggaran yang jadi masalah, tapi lahannya. Pemprov tak punya wilayah administratif sendiri, sehingga semua pembangunan bergantung pada komitmen kabupaten dan kota,” kata Sarkowi saat dikonfirmasi, Jumat (20/6/2025).
Ia menjelaskan, untuk membangun unit sekolah baru, pemerintah provinsi harus mendapatkan hibah lahan terlebih dahulu dari pemerintah kabupaten atau kota. Tanpa dokumen hibah, penganggaran pembangunan fisik sekolah tidak bisa dilakukan.
Contoh konkret terjadi di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana pembangunan sekolah di Kelurahan Mangkurawang gagal terealisasi karena tidak tersedianya lahan. Proyek itu akhirnya dialihkan ke wilayah Loa Tebu, tempat yang dinilai lebih siap dari sisi dukungan lahan.
“Masalahnya bukan niat membangun, tapi kesiapan lokasi. Kadang lokasi strategis tidak punya tanah, sementara yang punya lahan justru jauh dari sebaran penduduk usia sekolah,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Sarkowi menekankan bahwa perencanaan pembangunan sekolah tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus ada perhitungan jumlah calon peserta didik, kepadatan wilayah, jarak antar sekolah, dan proyeksi pertumbuhan penduduk.
“Kalau asal bangun, bisa-bisa sekolah itu malah sepi. Yang kita inginkan bukan cuma bangunan, tapi akses pendidikan yang merata dan efektif,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar pemerintah kabupaten/kota lebih proaktif menyumbangkan lahan untuk keperluan pendidikan. Tanpa kontribusi konkret dari pemerintah daerah setempat, upaya pemerataan pendidikan hanya akan menjadi slogan belaka.
“Pemprov tidak bisa kerja sendiri. Harus ada sinergi nyata antar level pemerintahan. Jangan sampai anak-anak kita gagal mendapat akses pendidikan hanya karena birokrasi dan ego sektoral,” pungkasnya.(rk).
Posting Komentar