Teks foto: Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin (istimewa)
SAMARINDA - Lubang-lubang bekas tambang yang masih menganga di Kalimantan Timur kembali disorot, kali ini dengan nada reflektif dari Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pengawasan politik dan penegakan hukum dalam memastikan kewajiban reklamasi benar-benar dijalankan oleh perusahaan tambang.
“Kalau dari udara kita lihat, antara Samarinda dan Kukar, lubang tambang itu seperti kawah raksasa. Dan sebagian besar belum tersentuh reklamasi,” ujar Salehuddin, Selasa (24/6/2025).
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai kegagalan bersama dalam membangun sistem tambang yang berkelanjutan. Menurutnya, DPRD telah berulang kali mendorong evaluasi dan rekomendasi, bahkan membentuk panitia khusus. Namun, respon yang diterima dari instansi teknis maupun pusat dinilai belum memadai.
“Banyak hal yang sudah kami lakukan, tapi efeknya minim. Bahkan masyarakat menyebut kami mandul. Saya tak bisa membantah,” akunya.
Meski begitu, Salehuddin menaruh harapan pada langkah hukum yang kini tengah dijalankan Kejaksaan Tinggi Kaltim. Ia menilai ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi perusahaan yang lalai terhadap kewajiban reklamasi pascatambang.
“Kalau Kejati serius, ini bisa jadi momentum. Harus ada yang bertanggung jawab. Tidak bisa dibiarkan terus begini,” katanya.
Menurutnya, pengabaian reklamasi bukan hanya masalah teknis, tetapi soal keberanian politik dan kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Ia menegaskan, reklamasi bukan pilihan, melainkan mandat undang-undang yang harus ditegakkan.
Salehuddin mendorong agar Gubernur Kaltim, aparat penegak hukum, dan kementerian teknis membentuk gugus tugas lintas sektor untuk memastikan setiap perusahaan yang meninggalkan lubang tambang dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Kita tidak bicara siapa pelakunya, tapi bicara tentang warisan ekologis yang akan kita tinggalkan. Kalau dibiarkan, anak cucu kita yang akan membayar mahal,” tutupnya. (Adv/rk/le)
Posting Komentar