Teks foto: Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan (rk)
SAMARINDA - Kesenjangan infrastruktur yang masih menghantui kawasan Hulu Mahakam kembali jadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III, Firnadi Ikhsan, menilai pemerintah belum menunjukkan keberpihakan konkret terhadap wilayah pedalaman seperti Kota Bangun, Kenohan, dan Tabang, yang hingga kini masih sulit dijangkau akibat medan rawa dan buruknya kondisi jalan.
“Kalau tidak segera diintervensi, daerah-daerah ini akan terus tertinggal. Ini bukan hanya soal akses, tapi soal keadilan pembangunan,” tegas Firnadi usai menghadiri pelantikan Bupati Kukar, Senin (23/6/2025).
Firnadi mendorong penggunaan teknologi konstruksi berbasis lingkungan seperti pile slab atau jalan bertiang pancang sebagai solusi jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik wilayah rawa. Ia menilai pendekatan konvensional hanya menghasilkan proyek jalan yang cepat rusak dan memboroskan anggaran.
“Kita tidak bisa lagi mengulang pola lama. Pembangunan infrastruktur di wilayah rawa butuh pendekatan teknis yang modern dan tahan lama,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah kabupaten dan provinsi harus duduk bersama menyusun roadmap pembangunan jalan rawa yang terintegrasi, terutama sebagai konektor antarkecamatan hingga antarwilayah kabupaten.
Firnadi juga menyinggung pentingnya pemerintahan baru di Kutai Kartanegara, di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman dan Wakil Bupati Rendy Solihin, untuk membawa pendekatan yang lebih progresif dan inklusif.
“Kita tidak minta semua diselesaikan dalam satu tahun. Tapi harus ada arah yang jelas, target yang terukur, dan komitmen yang bisa dilihat masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, aksesibilitas di Hulu Mahakam adalah ujian nyata terhadap narasi pemerataan yang sering digaungkan pemerintah. Jika wilayah seperti ini terus dibiarkan terisolasi, maka ketimpangan pembangunan akan makin dalam.
“Pembangunan jalan di Hulu Mahakam adalah hak, bukan hadiah. Sudah waktunya kita bergerak lebih berani,” tutupnya. (Adv/rk/Le)
Posting Komentar